Rp 24 M untuk Angkat 1.700 Guru Kontrak

BALAI KOTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan memperbaiki 536 unit sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI) yang rusak. Dalam APBD 2004, dialokasikan dana Rp 9.101.500.000 untuk keperluan tersebut. Selain itu, Pemkot juga merencanakan mengangkat 1.700 guru kontrak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebelum masa kontraknya habis.

Demikian dikemukakan Wali Kota H Sukawi Sutarip SH SE, didampingi Kepala Infokom Drs H Masruhan Bahri MM, kemarin.

Dia menambahkan, Pemkot bersedia mengangkat para guru kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Namun harus melalui beberapa proses. Mereka yang masih menjadi guru wiyata bakti akan diangkat menjadi guru dengan status tenaga harian lepas yang honornya sudah sesuai upah minimum kota (UMK). Dari honorer Pemkot akan mengangkatnya menjadi guru kontrak. ''Baru ada peluang diangkat menjadi PNS,'' katanya.

Komprehensif

Wali Kota menjelaskan, apabila pusat tidak sanggup membayar gaji para guru yang akan diangkat menjadi PNS tersebut, Pemkot siap membayar gaji mereka. ''Setiap bulan Pemkot sanggup menggaji 17.000 PNS dengan total biaya Rp 24 miliar. Untuk menggaji 1.700 pegawai baru tentunya juga bisa.''

Dia menambahkan, penanganan masalah pendidikan harus dilakukan dengan komprehensif. ''Empat langkah dilakukan oleh Pemkot untuk menangani persoalan pendidikan,'' katanya.

Empat langkah tersebut adalah penanganan murid (yang kurang mampu), bangunan sekolah yang rusak, pengadaan buku dan peningkatan status guru. Untuk menangani anak-anak yang terancam putus sekolah, Pemkot telah menyediakan beasiswa Rp 40 miliar. ''Jumlah ini mampu memberikan beasiswa kepada 80 % siswa-siswi SD sampai SMU,'' tuturnya.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beasiswa yang diberikan pemkot naik dua kali lipat. Pada tahun 2003 beasiswa yang dikucurkan Rp 20 miliar. Dengan adanya beasiswa dari Pemkot tersebut kini tinggal 6.000 anak-anak yang belum tertangani masalah pendidikannya.

''Jadi, tidak sampai 100.000 anak seperti yang disampaikan LSM Pattiro kemarin. Itu dari mana, BKKBN tidak pernah mendata seperti itu,'' kata dia.

Dia mengungkapkan, langkah Pemkot lainnya adalah pada bulan Juli 2004 membagi buku paket gratis kepada murid SD/MI di Kota Semarang. Upaya ini untuk mengurangi beban siswa dan orang tua siswa yang kesulitan memenuhi kebutuhan buku pelajaran. (G17-63)