Keabsahan Pagar Pengaman Israel Disidangkan

JERUSALEM - Mahkamah Agung Israel, Senin kemarin, memulai sidang mengenai keabsahan pembangunan pagar pembatas di Tepi Barat, yang menurut pemerintah berfungsi untuk mencegah aksi bom jibaku. Tetapi kelompok-kelompok kebebasan sipil mengatakan tembok tersebut menyebabkan penderitaan rakyat Palestina.

Persidangan itu kemungkinan akan memberikan suatu gambaran tentang apa yang mungkin terjadi jika tim hukum pemerintah mewakili Israel di Mahkamah Internasional tentang kasus yang sama bulan ini.

Pusat Pembelaan Hak-hak Individu Hamoked dan Asosiasi Hak-hak Sipil di Israel mempertanyakan dasar pembangunan pagar keamanan tersebut di wilayah pendudukan, dan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Pagar tersebut - yang dilengkapi dengan kawat berduri beraliran listrik di beberapa tempat dan beton tinggi di sebagian lainnya - telah membatasi akses warga Palestina ke sawah, sekolah, dan desa tetangga. Pembangunan pagar tersebut melanggar hak-hak asasi warga Palestina, kata kelompok-kelompok itu.

"Kami meminta MA untuk memutuskan bahwa proyek seperti itu tidak dapat dilakukan di dalam suatu wilayah pendudukan tanpa melanggar hukum internasional," kata Michael Sfard, pengacara untuk Hamoked.

Tidak Mudah

Israel menyatakan pagar keamanan tersebut, yang sebagian besar masih dalam proses pembangunan, telah mencegah para pelaku aksi bom jibaku mencapai kota-kota sasaran. Warga Palestina menyatakan proyek tersebut telah merampas wilayah yang ingin mereka jadikan negara pada masa datang.

"Selain itu, kehidupan warga Palestina yang tinggal di sepanjang perbatasan Tepi Barat tidak mudah," kata Kantor Kejaksaan dalam tanggapan tertulis yang diajukan ke pengadilan tersebut dan dipublikasikan di media Israel.

Mengacu pada tempat-tempat puluhan orang tewas dalam bom jibaku, kantor tersebut mengatakan: "Kita pasti tidak lupa bahwa hidup di Jalur Gaza di Jerusalem tidak mudah. Juga tidak gampang menjalani gaya hidup normal di restoran-restoran Maxim atau Matza di Haifa."

Para penggugat tetap mengajukan kasus tersebut, meski ada isyarat dari pemerintah bahwa ia bermaksud memperpendek bentangan pagar keamanan tersebut dan memotong sebagian besar daerah di sekitar permukiman Yahudi dalam upaya memperoleh dukungan AS bagi proyek tersebut.

Sumber politik Israel mengatakan, revisi bentangan pagar keamanan tersebut akan dipresentasikan kepada para pejabat AS yang akan berkunjung ke Israel pekan ini. Menurut rencana, pejabat-pejabat Amerika tersebut akan mendengarkan rencana PM Ariel Sharon untuk memisahkan diri secara sepihak dari Palestina jika "peta jalan" yang didukung AS tersebut gagal.

Yasser Abed Rabbo mengatakan, para pemimpin Palestina mempertimbangkan apakah akan menyatakan secara sepihak pembentukan negara di Tepi Barat dan Gaza, sebagai tanggapan atas ancaman Israel tersebut. Rabbo adalah anggota komisi eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Koran Haaretz mengutip Dov Weisglass, kepala staf kantor Sharon, yang mengatakan dia yakin rute akhir pagar keamanan tersebut akan menjadi 600 kilometer. Itu berarti, 100 kilometer lebih pendek dari rencana yang disetujui pemerintah.

Saeb Erekat, menteri kabinet Palestina, mendesak Washington agar menekan Israel untuk menghentikan seluruh pembangunan pagar tersebut demi terwujudnya peta jalan, yang menghendaki diakhirinya kekerasan dan pembentukan negara Palestina pada 2005.

Mahkamah Internasional, yang bermarkas di Den Haag, akan membuka sidang 23 Februari mendatang di Majelis Umum PBB. Keputusan apa pun yang dibuat tentang keabsahan pagar keamanan tersebut tidak akan mengikat.

Akhir Bulan Ini

Dari Kairo, PM Palestina Ahmad Korei, Minggu lalu, mengatakan dia berharap akan mengadakan pertemuan pertama dengan PM Sharon paling lambat akhir bulan ini.

Pembicaraan antara kedua pemimpin itu, yang belum pernah bertemu sejak Korei diangkat jadi PM akhir tahun lalu, dimaksudkan untuk menghentikan 40 bulan kekerasan dan menghidupkan kembali perundingan perdamaian.

"Saya percaya akan ada pertemuan dengan Sharon sebelum akhir Februari," kata Korei kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Presiden Mesir, Hosni Mubarak. (rtr-ben-ant-46)