Skema Imbal Dagang Akan Dilanjutkan

JAKARTA-Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) akan melanjutkan skema imbal dagang atau counter trade sebagai salah satu stategi peningkatan ekspor nonmigas.

"Implementasi kebijakan strategi perdagangan internasional melalui skema imbal dagang mulai menunjukkan hasil positif yang dapat dilihat pada kinerja ekspor nonmigas yang melampaui target," kata Dirjen Perdagangan Internasional Deperindag, Sudar SA, dalam seminar mengenai imbal dagang di Jakarta, kemarin.

Sistem perdagangan itu, lanjut dia, mencuat berawal dari kesulitan ekonomi sebagai dampak krisis ekonomi dan politik tahun 1998.

Pada saat bersamaan Pemerintah Indonesia harus berupaya mencari terobosan baru agar dapat menggerakkan roda perekonomian, terutama sektor riil.

Menurut dia, Indonesia sudah cukup lama menerapkan perdagangan imbal dagang, yaitu sejak tahun 1982 melalui PP No 1/1982 yang pada saat itu diberlakukan ketentuan bagi pemenang tender proyek pemerintah wajib membeli produk nonmigas nasional.

"Sayang, sistem itu tidak secara intens dikembangkan dan dilembagakan padahal hasilnya sebenarnya cukup memuaskan," tutur Sudar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, realisasi perdagangan imbal dagang Indonesia tahun 1997 mencapai 302 juta dolar atau 1,72% dari total ekspor nonmigas, sedangkan pada periode 2000-2002 perdagangan imbal dagang menunjukkan angka nihil.

Skema imbal dagang, ujar dia, sebenarnya salah satu upaya menembus pasar ekspor, terutama dengan negara mitra dagang yang membutuhkan komoditas Indonesia namun menghadapi kendala dalam pembayaran, misalnya Rusia, Polandia, Mesir, Thailand, Kamboja, Bangladesh, dan Vietnam.

Saat ini, menurut dia, bukan hanya negara yang sedang kesulitan ekonomi yang melakukan imbal dagang, tetapi juga negara maju antara lain Jerman, Belanda, Jepang, China, dan Singapura.

"Inggris dan AS masih mencoba dan mencari pola serta menyiasati trend sistem perdagangan itu," tambahnya.

Melihat mekanisme imbal dagang yang cukup prospektif, kata dia, Deperindag akan terus melakukan terobosan, misalnya melakukan studi pemasaran di luar negeri berupa identifikasi produk, pembiayaan, persyaratan hukum, serta kebiasaan sosial di negara tujuan.

Deperindag juga akan mengembangkan daftar produk potensial dan strategi imbal dagang beserta pemasarannya dan syarat-syarat transaksi.

"Kami melakukan pula modifikasi produk agar dapat mengatasi masalah kualitas yang dapat diterima pembeli sesuai dengan segmen pasar, selera konsumen, dan tingkat pendapatan," tegasnya.

Butuh

Bustanul Arifin, ekonom dari Institute for Development Economics and Finance (Indef) menilai Pemerintah Indonesia membutuhkan mekanisme perdagangan imbal dagang pada saat sedang berupaya menerobos pasar perdagangan lintas negara nontradisional di luar AS, Uni Eropa, dan Jepang.

"Mekanisme imbal dagang sering dianggap sebagai pintu gerbang untuk memasuki pasar nontradisional yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah," tutur dia.

Menurut dia, negara yang menjadi rekanan imbal dagang dapat menjadi agen atau distributor baru untuk memperkuat jaringan perdagangan internasional, serta memperkuat dan untuk ekspansi pasar internasional.

Skema imbal dagang bahkan menjadi satu-satunya pilihan perdagangan antarnegara yang paling efektif, terutama apabila negara bersangkutan mengalami kekurangan cadangan devisa atau likuiditas terbatas. (ant-53)