Bisnis Tanpa Dukungan Perbankan

YOGYAKARTA- Hingga saat ini pemerintah belum selesai menghitung kerugian yang timbul akibat krisis ekonomi. "Perbankan terus sibuk mencari keuntungan dari subsidi pemerintah lewat Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tanpa pernah berpikir mengucurkan kredit kepada investor," tutur Prof Dr Arief Ramelan Karseno seusai pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, kemarin.

Dia menyatakan, bisnis tradisional dan ritel di Indonesia sudah lama bangkit tanpa dukungan sektor perbankan dan pasar uang formal.

Perekonomian kita, lanjut dia, kini bangkit karena dukungan sektor informal dan bisnis ilegal. Semua itu berada di luar kerangka teori ekonomi klasik yang percaya, mekanisme pasar persaingan adalah segalanya.

"Fakta di Indonesia mengatakan, pasar modal dan perbankan boleh mati, tetapi perekonomian rakyat bangkit melalui jalan tradisional dan jejaring bisnis yang lain, yaitu sektor informal yang sarat unsur saling percaya yang menjadi salah satu komponen social capital," ujar dia.

Kegagalan teori ekonomi pasar itu, lanjut dia, telah mulai disadari di beberapa negara. Karena itu, banyak negara saat ini mulai memperhitungkan peran social capital dalam negeri sebagai faktor unggulan.

Kesadaran itu, tutur dia, menumbuhkan sikap dan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan dalam negeri daripada kepentingan pasar internasional.

Pengalaman menunjukkan social capital suatu bangsa berperan penting dalam penyelamatan ekonomi negara.

"Kecenderungan itu mengarah pada kebijakan ekonomi yang lebih nasionalis dan antipasar persaingan bebas global," tegas dia.

Misalnya, dalam pemulihan ekonomi di Thailand, Perdana Menteri Thaksin Shinawatra mengubah kebijakan ekonomi dari ekonomi pasar terbuka yang berorientasi ekspor menjadi perkonomian yang lebih berorientasi pada pasar dalam negeri.

Kebijakan itu, lanjut dia, pada dasarnya adalah kebijakan ekonomi model keynesian yang sering disebut sebagai merchantilism modern.

"Ternyata masyarakat Thailand lebih cocok pada kebijakan itu, yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional daripada kebijakan ekonomi pasar yang mementingkan persaingan global." (P12-53i)