JAKARTA- Dibolehkannya pejabat publik turut berkampanye akan menguntungkan partai-partai besar yang saat ini tengah berkuasa. Sebab, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang paternalistik dan tergantung pada tokoh, hal tersebut akan memudahkan partai-partai yang tokoh-tokohnya menduduki jabatan penting di pemerintahan untuk menarik suara pemilih.

SEMARANG - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Eros Djarot menegaskan, kader-kader partainya tidak menjadi maling-maling republik. Sebab, kondisi bangsa akan semakin carut-marut apabila anggota legislatif hanya berambisi menggerogoti negara.

MALANG - Ketua Umum Partai Patriot Pancasila, Japto S Soerjosoemarno, sejak dini sudah menyatakan kurang setuju dengan pencalonan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Presiden RI .

SEMARANG- Calon anggota legislatif (caleg) dalam satu partai akan saling bersaing untuk menjadi calon terpilih dalam Pemilu 2004. Mereka akan bersaing ketat untuk mencapai BPP (bilangan pembagi pemilih), yang akan menentukan mereka jadi calon terpilih atau gugur.

JAKARTA - Demi Pemilu 2004 yang berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan semua pihak yang terkait harus mampu menyosialisasikan pemilu dengan baik. Selain itu, parpol juga perlu menyiapkan caleg berkualitas, yang bila terpilih betul-betul aspiratif. Selain itu, juga harus mampu membuat undang-undang yang mengakomodasi kepentingan rakyat.

JAKARTA-Untuk mencegah timbulnya pencurian start kampanye atau kampanye dini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meneken kesepakatan dengan parpol. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sanksi pelanggaran kesepakatan itu terlalu ringan. Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP PKS Anis Matta kepada wartawan di RM Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (8/2).