Seratus Ribu Anak Tidak Sekolah

SEMARANG - Sejumlah elemen masyarakat mendesak Pemkot untuk segera mengeluarkan perda yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar dengan biaya murah. ''Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan biaya terjangkau merupakan salah satu upaya agar anak keluarga miskin dapat menikmati kesempatan belajar dan meningkatkan sumber daya manusia,'' kata Iskandar Muhammad, Manajer Program Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang dalam Lokakarya Pendidikan Dasar, di Hotel Siliwangi Semarang belum lama ini.

Dia mengakui, sebelumnya ada upaya dari Pemerintah Kota dengan memberikan beasiswa bagi siswa dari masyarakat miskin. Tetapi belum menyeluruh dan tuntas, sehingga tetap saja biaya yang besar harus ditanggung oleh orang tua siswa dari kalangan miskin.

Atas kenyataan itu, lanjut dia, Kota Semarang perlu perda yang mengatur penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah. Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan, para siswa dan orang tua siswa untuk menjamin terakomodasinya siswa dari kalangan miskin memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun.

Menurutnya, perda ini setidaknya mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Kota, siswa dan orang tua siswa, serta penyelenggara pendidikan (sekolah). ''Diatur pula mekanisme bantuan pendidikan, mekanisme distribusi perlengkapan pendidikan, dan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi peraturan tersebut,'' ujarnya.

100.000 Warga

Pembicara lainnya, Drs Teguh Yuwono M Pol Admin, mengemukakan, sudah saatnya dibuat sistem baru dengan memberikan kesempatan kepada publik untuk berproses dalam menentukan kebijakan pendidikan.

Usulan agar Pemkot menyelenggarakan pendidikan murah sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pasalnya, berdasar pendataan BKKBN, di Kota Semarang terdapat 78.021 anak berusia 5-9 tahun yang tidak pernah sekolah. Selain itu, 55.085 anak berusia 10 tahun tidak bisa menikmati pendidikan dasar.

''Jadi, hampir 100.000 warga Semarang yang belum menikmati pendidikan dasar.'' tuturnya. (G17-45k)