FPAKS Diduga Salahgunakan Laporan

• Alif: Itu Alibi untuk Berkelit

KARANGASEM - Dugaan korupsi DPRD Surakarta yang dilaporkan Forum Peduli Anggaran Kota Surarkarta (FPAKS), kata seorang anggota DPRD, telah disalahgunakan. Sebab, lazimnya dalam perseteruan tak mungkin pelapor meminta sesuatu dari orang yang dilaporkan.

"Namunbeberapa hari lalu ada orang mengaku dari FPAKS membawa proposal ke Dewan untuk meminta uang. Ternyata laporan itu disalahgunakan untuk memeras kami. Ini kan lucu," kata anggota yang enggan namanya disebutkan itu, kemarin.

Dia menuturkan orang yang mengaku dari FPAKS itu tidak secara langsung menyebutkan jumlah uang yang diinginkan. Namun cara penyampaian mengindikasikan pemerasan.

"Terang saja kami tolak karena kami yakin apa yang dilakukan Dewan berkait dengan pengalokasian dana ke pos belanja lain-lain sudah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah," kata dia.

Namun Alif Basuki dari FPAKS membantah telah memeras DPRD Surakarta. Dia menilai lontaran itu tak lebih sebagai alibi untuk berkelit dari tindak korupsi yang mereka lakukan. "Itu jelas tidak benar. DPRD memutarbalikkan fakta. Silakan buktikan, karena sampai sekarang kami tak menggunakan model itu," kata dia.

Dia menyatakan memang mengajukan proposal. "Namun kami mengajukan proposal itu untuk acara dialog publik tentang RAPBD 2004 di ruang paripurna. Itu ditolak karena libur. Tidak lebih dari itu, apalagi meminta uang," ujar dia.

Secara riil, kata dia, DPRD Surakarta berkesan enggan bersikap terbuka kepada publik. Bahkan beberapa kali Ketua Bambang Mudiarto enggan hadir saat diundang dialog publik untuk membahas perubahan APBD 2003 yang memuat alokasi dana pos belanja lain-lain DPRD Rp 9,8 miliar.

"Tak sekalipun DPRD menanggapi undangan kami. Padahal, itu juga dalam rangka konsultasi publik yang harus ada dalam pembahasan APBD seperti terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1999," ucap dia.(G13-86g)