Untuk Pengamanan Pemilu

Polwil Kekurangan 2.072 Personel

KOTA BARAT - Dengan hanya berkekuatan 4.896 personel, Polwil Surakarta dalam pengamanan pemilu mendatang diperkirakan tidak bisa optimal. Asumsi ini terjadi bila menggunakan pola pengamanan TPS standar 1:4:8 yang membutuhkan 5.336 orang, sehingga terdapat kekurangan 2.072 personel.

Terkait dengan masalah pemilu itu, Polwil Surakarta beserta jajarannya diperkirakan bakal menerapkan sejumlah pola alternatif.

"Untuk mengatasinya, kami akan menggunakan pola lainnya. Bisa berpola 1:6:12 atau 1:8:12 dan 1:7:14 serta 1:10:20. Pola-pola alternatif tersebut akan kami sesuaikan dengan kekuatan personel kami di sini," kata Kapolwil Kombes Drs Hasyim Irianto SH, di sela-sela kegiatan simulasi pengamanan pemilu, kemarin.

Dia menyebutkan, jumlah penduduk se-Wilayah Surakarta tercatat 6.278.676 orang dengan jumlah pemilih 3.497.564 orang. Adapun jumlah TPS untuk menampung pemilih tersebut sebanyak 16.469 TPS. "Meski kami kekurangan personel, ada cadangan dari unsur Linmas 1.097 orang," katanya.

Dia mengatakan, sistem proporsial yang diterapkan dalam Pemilu 2004, diakui atau tidak, membawa sejumlah konsekuensi. Sistem baru itu memungkinkan munculnya beragam dinamika dan fenomena dalam setiap pentahapannya, termasuk kerawanan yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.

"Setiap kerawanan itu harus kita antisipasi bersama," katanya.

Aksi Demo

Demi pengamanan Pemilu 2004, jajaran Polwil Surakarta, kemarin menggelar simulasi di Lapangan Kota Barat, Mangkubumen. Dalam kegiatan itu, aparat berupaya mengantisipasi demo yang cenderung anarkis. Terdengar sejumlah ledakan dan jatuhnya korban jiwa. Peragaan penanggulangan kerusuhan massa itu menarik perhatian Kapolda Jateng Irjen Didi Widayadi MBA yang tak henti-hentinya memberikan aplaus panjang.

Kapolda mengajak warga Jateng tetap optimistis menyambut Pemilu 2004. Dia mengakui, tak sedikit yang pesimistis. Namun menurut pendapatnya, yang terbaik adalah melihat realitas di lapangan.

"Lumrah, pada pesta demokrasi suhu politik meninggi. Ini juga tercermin dalam kegiatan pilkada, baik di kabupatan maupun provinsi. Tentunya, pada setiap pesta kita juga ingin sukses, bukan malah sebaliknya," katanya.

Dia mengatakan, simulasi semacam ini juga digelar di wilayah lain di Jateng, seperti Pati dan Cilacap.

Dia menegaskan, Polri tetap netral terhadap semua partai politik. Setiap pelanggaran pemilu tetap akan diproses. "Soal pemalsuan ijazah, tetap kami proses. Jadi jangan berprasangka buruk dulu, baik terhadap kami maupun KPU atau Panwas," paparnya.

Dia menyebutkan, pentahapan pemilu yang dinilai paling rawan adalah masa kampanye caleg dan putaran kedua pemilihan presiden. "Saat putaran kedua, jumlah calon presiden semakin mengerucut. Di sana mungkin sekali muncul barisan sakit hati. Nah, itulah yang perlu diantipasi."

Karena itu, Didi berharap elite politik sadar akan komitmennya untuk menyukseskan pemilu.

"Jangan membuat masyarakat terkotak-kotak. Kondisi itu sangat potensial memunculkan kerawanan. Terhadap persoalan itu, kami aparat kepolisian, akan mengambil langkah proaktif. Sluman, slumun, slamet, pemilunya aman."

Disinggung soal kerawanan Solo, Kapolda kembali mengajak masyarakat untuk bersatu mengatasi permasalahan itu. "Dibanding dengan daerah lain, saya lebih mengutamakan Solo. Untuk menutupi kekurangan personel Polri, mungkin saja kami akan melibatkan tenaga dari Sekolah Polisi Negara (SPN). Selain itu, pemilu nanti juga akan di-back up TNI."(san-14n)