Siswa Tiga SD di Kedungombo Bebas SPP

MASYARAKAT di tepian Waduk Kedungombo, tepatnya Desa Gilirejo Lama, Kecamatan Miri, seperti tengah dimanja oleh pemerintah. Sejumlah proyek bantuan dan program dari pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Sragen mengalir deras ke desa itu.

Setelah fasilitas listrik menyala sebelum lebaran tahun lalu dan jalan beraspal dibangun, kini Bupati H Untung Wiyono membebaskan biaya SPP untuk tiga SD di Desa Gilirejo Lama. Setiap SD rata-rata memiliki siswa 60 orang.

''Sumber dana untuk membebaskan biaya sekolah itu dari Bupati, tidak lewat Dinas Pendidikan,'' tutur Kepala Bidang Kehumasan Pemerintah Kabupaten Sragen, Drs Totok Sutrisnanto, kemarin.

Jika ada lulusan SD berniat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, Bupati sanggup menjadi bapak asuhnya. Jika anak asuh itu pandai akan dibiayai sampai perguruan tinggi dan setelah lulus akan dicarikan pekerjaan yang layak.

Belum hilang kegembiraan warga, Bupati pun berjanji membangun dermaga serta menyalurkan bantuan lain yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat kawasan Waduk Kedungombo.

Perhatian

''Saya menaruh perhatian khusus kepada warga Kedungombo,'' tutur Bupati, dalam pertemuan dengan warga di Dukuh Sendangrejo, Desa Gilirejo, Miri, Kamis lalu (5/2).

Untuk menyerap aspirasi masyarakat, dia menyatakan siap hadir kapan saja jika diundang.

Paris (37), tokoh vokal dari Kedungombo yang pernah dianggap menentang kebijakan pemerintah masa Orde Baru, menyatakan langkah Gubernur Jateng HM Mardiyanto dan Bupati menyalurkan bantuan sangat tepat untuk memberdayakan warga Kedungombo.

Kebijakan menggulirkan bantuan dan pembangunan infrastruktur di kawasan itu akan meningkatkan derajat hidup seluruh masyarakat.

''Kebijakan itu lebih bermanfaat dan lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai ganti rugi tanah untuk waduk,'' tutur dia.

Untuk mendukung pembangunan jangka panjang, dia menyatakan mendukung upaya itu.

Untuk mengatasi persoalan di Kedungombo perlu mengedepankan dialog dan harus meninggalkan pokoke atau pemaksaan kehendak.

''Sepanjang semua program dibicarakan secara terbuka, konsisten, atau tidak obor blarak, kami siap menjadi partner pemerintah,'' tutur dia.(Anindito AN-14g)