PEMILU 2004

Terpilih Jadi Presiden, Amien Akan Mundur dari PAN

PONOROGO- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Prof Dr Amien Rais mengemukakan, dirinya akan mundur sebagai pimpinan partai politik, jika terpilih menjadi presiden periode 2004 -2005 dalam Pemilu 2004 mendatang. "Kesetiaan kepada partai politik akan berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai," ungkap Amien di sela-sela dialog dengan ribuan keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu.

Kendati tidak menyebutkan secara tegas kata "mundur" atau "meletakkan jabatan" tersebut, Amien Rais menyatakan dirinya tidak mungkin menjadi ketua DPP PAN ketika menjabat presiden. "Begitu jadi presiden, saya tidak mungkin hanya mengurusi PAN, Muhammadiyah, atau Universitas Gajah Mada (UGM). Sebab, harus mengurusi rakyat dari Sabang sampai Merauke," ungkap Ketua MPR RI ini.

Dia mengatakan, jika saat itu masih ada ketua umum partai politik yang merangkap menjadi presiden, tidak akan menjadi masalah. Namun, kejadian itu tidak akan dijadikan patokan jika dirinya terpilih menjadi presiden.

Kunjungan dia ke Pondok Gontor hanya bersifat pribadi karena dia membawa 30-an anggota keluarganya. Acara itu juga dihadiri sejumlah pengurus DPW PAN Jawa Timur dan DPD PAN Ponorogo, kendati tidak memakai atribut partai.

Acara dialog dengan keluarga besar Pondok Modern Gontor tidak hanya membicarakan agenda Indonesia ke depan, juga diselingi dengan masalah pentingnya memilih presiden yang mampu mengatasi persoalan yang melanda Bangsa Indonesia.

Menyinggung tentang pendidikan, ungkap dia, peran pondok pesantren seharusnya mendapatkan posisi sama penting dengan pendidikan umum dan dimasukkan dalam jatah 20% anggaran untuk pendididikan.

"Hasil amandemen UUD 1945 menyebutkan, 20% dari APBN dan APBD khusus untuk pendidikan. Nah, kalau saya jadi presiden, angka persentase itu harus direalisasikan dan

pondok pesantren bagian dari pendidikan juga," ungkapnya.

Dia menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan seharusnya Rp 70 triliun, dan untuk pondok pensantren dijatah Rp 3 triliun. Jumlah untuk pondok pesantren itu sudah cukup bagus untuk pembangunan pesantren yang pada masa lalu kurang mendapatkan perhatian pemerintah.(ant-69j)