Purbalingga Surplus Pangan

UPAYA Bupati Purbalingga Drs H Triyono Budi Sasongko MSi untuk memantapkan langkah dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan akhirnya berbuah. Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan penghargaan kepada Bupati yang peduli terhadap program tersebut, pertengahan Januari lalu.

Purbalingga menduduki peringkat ketiga nasional setelah Pasuruhan (Jawa Timur) dan Maros (Sulawesi Selatan). Program ketahanan pangan yang dilakukan Bupati Purbalingga meliputi lima aspek pokok.

Yaitu ketersedian pangan, distribusi pangan, keanekaragaman pa-ngan, kewaspadaan dan keamanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat. Lima aspek itu tercermin pada tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dengan jumlah penduduk 849.813 jiwa, pencapaian produksi pangan beberapa subsektor pada 2003 dibanding kebutuhan masyarakat sebagian besar pangan mengalami surplus.

Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan dilakukan melalui perluasan areal tanam dengan pengaturan pola tanaman dan optimalisasi lahan.

Untuk bidang perikanan, ketahanan pangan dilakukan melalui upaya pengembangan sentra produksi perbenihan dan pembesaran ikan, pengembangan intensifikasi mina padi, penebaran ikan di perairan umum.

Selain itu juga upaya pelestarian sumber hayati perikanan, optimalisasi lahan budidaya ikan, peningkatan sumberdaya manusia pembudidaya ikan, bantuan permodalan dan pengembangan pasar ikan.

Sistem Kemitraan

"Sedangkan untuk bidang peternakan dilakukan upaya pembinaan kelompok peternak, pengembangan sentra produksi unggas, pengembangan sentra produksi peternakan, bantuan penguatan modal, dan pengembangan sistem kemitraan," kata Triyono.

Untuk mendukung tersalurnya produksi pangan ke masyarakat, Bupati juga melakukan berbagai upaya agar distribusi berjalan lancar. Upaya tersebut antara lain pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi, kemudahan izin dan trayek baru angkutan pedesaan, pengembangan sub-sub terminal umum, pengembangan subterminal agribisnis, pemantauan harga pasar dan pemantauan panen komoditas pangan.

Pada 2003 sudah tidak ada kecamatan yang rawan. Pada 2002 Kecamatan Pengadegan masih termasuk rawan pangan. Untuk menjaga kewaspadaan dan keamanan pangan ini dilakukan upaya pengamatan situasi pangan, gizi dan kemiskinan, bantuan langsung masyarakat untuk intensifikasi pekarangan, beras untuk keluarga miskin, dan pengawasan terhadap bahan pengawet dan pewarna makanan yang berbahaya bagi manusia.

Untuk mendukung ketahanan pangan itu, Pemkab juga meluncurkan program pemberdayaan masyarakat melalui program beras miskin (raskin) sebanyak 12.765,44 ton, program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K), Padat Karya Pangan (PKP), pemberdayaan lumbung, pengadaan beras untuk PNS, pembangunan sarana pendukung ketahanan pangan, dan pembangunan Agro Ecological Zone (AEZ) atau perwilayahan komoditas pertanian. (Arief Noegroho-81)