Tolak Jadi ''Ujung Tombok''

BATANG - Pemilu yang akan dilaksanakan April mendatang memang berbeda dari sebelumnya. Karena untuk kali pertama rakyat akan memilih presiden secara langsung. Perbedaan lain, dulu semangat untuk menyukseskan pemilu ditunjukkan warga dengan sikap kegotongroyongan.

Kala itu warga antusias membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah masing-masing. Bahkan sudah menjadi hal biasa kalau kades harus mengeluarkan uang dari kantong pribadinya untuk nomboki kekurangan.

Namun untuk kali ini, kades sepertinya enggan untuk mengeluarkan dana pribadi bagi pelaksanaan pemilu di desanya. Gambaran itu setidaknya tersirat pada rapat kerja konsolidasi dan kesiapan aparat Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka menyukseskan pemilu.

Acara yang berlangsung di pendapa kabupaten dan dihadiri unsur muspida itu diikuti para camat, kapolsek, danramil serta kades dan kepala kantor kelurahan.

Rapat dibuka Wakil Bupati Drs H Achfa Mahfudz sekaligus sebagai narasumber bersama Ketua KPUD Yakob Widodo SH Mhum. Beberapa kades dan PPK mempertanyakan dana pelaksanaan pemilu, seperti honor PPK, PPS, dan KPPS yang terlalu kecil.

Dana pembuatan TPS sampai uang rokok untuk anggota keamanan sangat kecil, sehingga para kades menyatakan ketidaksanggupannya menjadi ''ujung tombok''. ''Kalau dulu, semangat gotong royong warga tanpa pamrih menyukseskan pemilu. Lihat saja, pada waktu membangun TPS, pasti secara sukarela warga mengulurkan tangannya untuk membantu,'' tutur seorang kades.

Karena itu, baik kades maupun PPK berharap pemerintah menindaklanjuti keluhan mereka. Dengan dana yang minim itu, para kades keberatan dibebani biaya pelaksanaan pemilu di desanya. ''Kami keberatan kalau dalam pelaksanaan pemilu menjadi 'ujung tombok' dengan menyiapkan uang rokok untuk aparat keamanan ataupun anggota hansip yang bertugas,'' ujarnya.

Wakil Bupati Drs H Achfa Mahfudz menyatakan, pemerintah akan mengakomodasi keluhan aparat desa menyangkut pendanaan. Penambahan dana pemilu diupayakan melalui APBD Batang tahun anggaran 2004.

Hal senada dikemukakan Ketua KPU Yakob Widodo SH Mhum. Menurut dia, pihaknya sudah berusaha meningkatkan honor pelaksana pemilu sampai ke tingkat TPS. (ar-17k)