RAPBD Dinilai Tak Ramah Gender

LAWEYAN- RAPBD 2004 yang kini dibahas DPRD Surakarta dinilai tidak ramah gender. Setiawati Intan Savitri, calon anggota legislatif Partai Keadilan (PK) Sejahtera Surakarta, dari daerah pemilihan III Banjarsari, menyatakan anggaran kegiatan perempuan sangat minim. Program pemberdayaan dan partisipasi perempuan pun tidak jelas.

"Program yang diajukan Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan, terutama untuk perempuan, tidak terstruktur dengan baik," kata dia, saat penyampaian visi misi calon legislatif PK Sejahtera Surakarta di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Minggu (25/1) kemarin.

Alumnus Fakultas Pertanian UNS itu menyatakan APBD 2004 hanya menganggarkan Rp 40 juta untuk kegiatan perempuan. Karena itulah, praktis tak banyak yang bisa dilakukan untuk memajukan perempuan. Dia mencontohkan, PKK, dasawisma, dan posyandu yang menjadi kegiatan riil kaum perempuan di Solo selama ini hanya berfungsi sebagai sosialisasi program pemerintah.

"Selama ini perempuan hanya difungsikan sebagai objek dan alat sosialisasi program pemerintah. Masa pada era reformasi kok masih top down," kata dia.

Padahal, seharusnya bisa difungsikan sebagai sarana penyerapan aspirasi perempuan. "Semestinya forum itu bisa digunakan untuk menampung aspirasi perempuan, kemudian disampaikan ke atas. Jadi proses pengambilan kebijakan secara bottom up bisa berlangsung," katanya.

Pperhatian RAPBD 2004 yang minim kepada perempuan, kata dia, antara lain disebabkan oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Di DPRD Surakarta, misalnya, saat ini hanya ada seorang perempuan yang menjadi wakil rakyat.

"Padahal, selama ini kan pengambilan keputusan sering dilakukan melalui voting. Hal ini saja menunjukkan betapa kecil suara yang memperjuangkan kemajuan perempuan."

Paling tidak dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki, perempuan bisa memperjuangkan hak agar tidak dipinggirkan.

Kuota 30% bagi perempuan, dia anggap sebagai tindakan khusus yang selayaknya diberikan ke perempuan. Secara kultural, selama ini kesempatan laki-laki berbeda dari perempuan.

"Karena itu angka 30% bisa dianggap tindakan khusus sementara yang diperlukan perempuan untuk mengatasi ketertinggalan dari kaum pria. Karena itu harus dipertahankan agar tidak menurun pada masa datang." kata dia.

Sebab, kata dia, bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, wakil rakyat yang terpilih pada Pemilu 1999 dan 1997 justru menurun. "Kalau saat Pemilu 1997 ada 10% wakil perempuan, ternyata menurun menjadi 8% saat Pemilu 1999.

Karena itu jangan sampai kesempatan ini menurun. Perempuan harus mampu belajar menjadi lebih baik agar secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan." (G13-80g)