Liberalisasi Niaga LPG Segera Diberlakukan

SEMARANG- Dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mengeluarkan keputusan tentang liberalisasi LPG melalui keputusan menteri (kepmen).

Dengan adanya liberalisasi ini dipastikan akan masuk pemain-pemain dari luar negeri yang akan berkompetisi untuk merebut pasar ritel Bahan Bakar Minyak jenis ini.

''Kepmen mengenai liberalisasi niaga LPG akan disahkan dalam beberapa hari ini. Dari sisi konsumen memang akan menguntungkan, karena banyak pilihan. Namun, bagi pelaku usaha di bidang migas, akan menjadi sebuah tantangan berat,'' kata Ketua Umum DPP Hiswana Migas Moh Nur Adib, di kantor Hiswana Migas Jateng, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan hasil Musda VI Hiswana Migas Jateng dan DIY di Guci, Tegal yang kembali memilih Drs Harsono sebagai Ketua Umum Jateng periode 2004-2007. Selain itu, terpilih sejumlah pengurus baru yang lain.

Lebih lanjut Nur Adib mengungkapkan, berkaitan dengan liberalisasi LPG tersebut saat ini telah ada beberapa perusahaan asing yang telah mengantongi izin niaga LPG dengan merek dagang sendiri (non- Pertamina). ''Persaingan akan ketat, karena mereka akan menawarkan produk yang mungkin lebih kompetitif,'' ujarnya.

Ia mencontohkan berlakunya keterbukaan pasar pelumas dalam negeri sejak tahun lalu, hanya dalam waktu singkat lebih dari 100 merek pelumas membanjiri pasar domestik. Akibatnya, para anggota Hiswana Migas yang mengageni pelumas Pertamina kesulitan untuk berkembang.

''Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, Hiswana Migas sebagai organisasi dari para rekanan Pertamina harus mengikuti dinamika tersebut dengan melakukan kajian-kajian bisnis ritel BBM di dalam negeri.''

Tambahan Kuota

Hiswana Migas Jateng juga akan meminta tambahan alokasi kuota minyak tanah kepada pemerintah untuk dua wilayah ini. Masalahnya, dengan kuota yang selama ini diperoleh yakni 4.776,5 kilo liter per hari terasa masih kurang. ''Pertimbangannya, saat ini jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian khususnya usaha kecil bertambah banyak. Alokasi yang diberikan tahun lalu diperkirakan kurang mencukupi,'' jelas Harsono, Ketua Umum Hiswana Migas Jateng.

Dia memperkirakan kurangnya pasokan minyak tanah yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Banyumas dan Cilacap, antara lain juga akibat keterbatasan kuota ini. ''Meski demikian, kami sudah melakukan operasi pasar di wilayah itu setiap hari hingga saat ini. Sampai Jumat pekan lalu sudah sekitar 70 ton yang kami alokasikan.''

Harsono mengemukakan, penerapan sistem rayon yang diberlakukan sejak tahun 2002 juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekurangan pasokan. Namun, dia berpendapat dari sisi pengawasan sistem ini sudah cukup bagus khususnya dalam hal mempermudah kontrol.

''Awalnya memang cukup berat dan membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan dengan sistem rayon yang kini sudah berjalan. Karena itu, salah satu cara meminimalisasi terjadinya kekurangan pasokan adalah dengan meminta tambahan kuota,'' ucapnya.

Selain melakukan penambahan kuota, Hiswana Migas kini mulai melakukan antisipasi dengan menyosialisasikan pemakaian LPG. Dari segi harga, LPG sebenarnya masih relatif terjangkau meski lebih mahal dari minyak tanah. Bahkan, untuk jenis bahan bakar ini pemerintah juga masih memberikan subsidi.

''Meskipun subsidi yang diberikan tidak sebesar minyak tanah, dari segi efisiensi pemakaian LPG akan lebih irit dan efisien,'' tambahnya. (G2-82k)