Pemilu 2004

Warga Kedungpring ''Ancam'' Golput

SEMARANG- Salah seorang sesepuh warga Kedungpring Waduk Kedungombo, Darsono, mengatakan, sebagian warga di daerahnya kemungkinan besar memilih golput dalam pemilu mendatang. Sebab, mereka merasa selama ini wakil rakyat kurang memperhatikan persoalan Kedungombo dan nasib mereka.

''Ini memang baru kemungkinan, tetapi sudah menjadi pembicaraan warga,'' kata dia kepada Suara Merdeka di Kantor KP2KKN Jateng, kemarin.

Menurutnya, setelah warga Kedungpring menganalisis perkembangan, sikap, dan perhatian wakil rakyat baik di daerah maupun di provinsi, ternyata dirasa kurang aspiratif. Setiap menjelang pemilu, mereka hanya dijanjikan sejumlah penyelesaian kasus Waduk Kedungombo dalam kampanye. Namun realitasnya tidak pernah terwujud.

''Makanya kami mempertimbangkan untuk golput, yakni tidak menjatuhkan dukungan politik kepada partai mana pun,'' terang dia.

Ketika memasuki era reformasi, warga menaruh perhatian besar terhadap wakil rakyat yang dipilih melalui proses yang demokratis. Harapan itu ternyata pudar bersamaan dengan perjalanan wakil rakyat yang menunjukkan makin tidak merakyat.

''Saya tidak akan mengajak warga lain untuk golput, tetapi yang kami tahu masyarakat justru berpikir untuk itu.''

Karena itu, dia mengimbau para politikus untuk tidak menjual janji kepada rakyat. Sebab, bila janji tidak ditepati, rakyat akan merasa disakiti. Apalagi masyarakat selalu mengingat dan menanti politikus menepati janji.

Darsono yang juga mantan Ketua Paguyuban Warga Kedungombo ini menambahkan, politikus yang dilahirkan dari Pemilu 1999 dinilai gagal. Yakni gagal mengamankan amanat reformasi dan gagal menjalankan amanat rakyat agar aspiratif. Terbukti, banyak kasus lama yang tak terselesaikan, dan bahkan bertambah banyak masalah baru.

Kasus baru yang paling dominan mendapat sorotan adalah para wakil rakyat yang lebih senang mengurus kepentingan sendiri dan kepentingan kelompoknya.

''Ini sungguh fenomena yang menyakitkan rakyat.'' Di tengah bertumpunya harapan rakyat kepada legislatif, seharusnya mereka berupaya menjalankan tanggung jawab itu secara optimal. Bukan mengurusi kepentingan sempit yang melukai hati rakyat dan nurani bangsa.

''Kalau kenyataannya seperti itu, kepada siapa lagi kami harus percaya,'' jelasnya. (H1,G1-58t)