
| Jumat, 16 Januari 2004 | Sala |
Diberi atau Cabut SemuanyaBOYOLALI-Jika pemerintah hendak bertindak adil semestinya memberikan bantuan pada partai baru peserta pemilu. Sebab, ada tiga partai besar sekarang masih menikmati fasilitas negara atau pemerintah. ''Partai baru semestinya diperlakukan secara adil dengan mendapat bantuan pemerintah,'' kata Koordinator Badan Pelaksana Harian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Roni Budi Santosa SP, kemarin. Partai baru di Boyolali meminta pememrintah memberikan bantuan penunjang kampanye. Selama ini mereka belum pernah mendapat bantuan apa pun dari pemerintah. ''Kalau pemerintah mempunyai komitmen menyukseskan pemilu semestinya menyuntikkan dana ke semua partai,'' kata Ketua Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Djoko Waluyo. Ada 14 partai meminta bantuan Rp 100 juta/partai. Jangan Diskriminatif Fasilitas pemerintah yang kini masih dinikmati tiga partai besar, kata Roni, berupa gedung negara, mobil, dan lain-lain. Selama ketiga partai itu masih menikmati fasilitas tersebut, pemerintah harus memberikan bantuan yang sama ke partai-partai lain. Semua partai, ujar dia, memiliki hak sama. Jadi semestinya pemerintah tidak membeda-bedakan dan diskriminatif. Jika satu mendapat bantuan, partai lain juga mendapat. Atau, cabut bantuan untuk semua partai. Namun Wakil Ketua LSM Saraswati, Jimu, tidak sependapat partai mendapat bantuan dari pemerintah. Semua partai harus mandiri. Pengurus dan kader partai harus menanggung segala kebutuhan. ''Jangan menggantungkan diri pada pihak lain atau pemerintah,'' katanya. (shj-49g) |