Koalisi dalam Pilkada Kepentingan Sesaat

BOROBUDUR - Koalisi dalam pemilihan kepala daerah biasanya hanya didominasi kepentingan sesaat. Yakni, pembagian kekuasaan.

"Koalisi seperti itu disebut dagang sapi. Itu tidak membawa perubahan berarti bagi pemerintahan Magelang ke depan," kata Handy SN, anggota Presidium Solidaritas Mahasiswa Magelang Peduli Rakyat (Sommpret), Kamis (15/1).

Dia meminta koalisi antarfraksi di DPRD diarahkan untuk melawan perilaku wakil rakyat yang tak terpuji. Misalnya, menggunakan politik uang atau tekanan massa di luar koridor hukum.

Politik uang termasuk KKN. Hal itu, kata dia, menyebabkan bangsa ini sulit keluar dari krisis berkepanjangan. Padahal, di DPRD banyak orang pandai. Politik uang merupakan pengingkaran terhadap aspirasi rakyat, menodai demokrasi, dan merusak nilai strategis pemilihan bupati. Karena itu koalisi antarfraksi hendaknya mampu melawan praktik politik uang.

Dia menyatakan koalisi harus merumuskan strategi bersama untuk membawa Kabupaten Magelang menjadi lebih baik. Jika tidak, pemilihan bupati hanya menjadi ajang KKN.

Segala aktivitas DPRD, termasuk koalisi antarfraksi harus tetap merupakan wujud pelaksanaan kewajiban mereka. Yakni, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD. (pr-85g)