Gubernur Janjikan Bantuan Sekolah

BOROBUDUR- Gubernur H Mardiyanto menjanjikan bantuan yang diusulkan sebagai kebutuhan riil sekolah dan masyarakat lingkungannya. Dia menyarankan proposal diajukan lewat Dewan Pendidikan Provinsi.

"Akan saya dukung jika bertujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan kualitas sekolah," kata dia, Kamis (15/1), sebelum meresmikan unit sekolah baru SLTP Negeri 3 Pakis, Kabupaten Magelang.

Dalam program kerja 2004 Gubernur mengalokasikan dana belanja personel dan pendidikan 12% dari total APBD Provinsi atau sekitar Rp 228 miliar. "Saya membuat pernyataan ini bukan untuk KKN, tapi karena ada banyak dana dikelola Dewan Pendidikan Provinsi. Silakan ajukan usulan, saya tunggu. Enak kan ngrawuhke Pak Gub? Rezekine mesti ana."

Sebelum ke Pakis dia bersama rombongan Pemerintah Provinsi meninjau SMK Negeri Pertanian Ngablak, Kabupaten Magelang. Sekolah itu didirikan dengan biaya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat.

Dia mengemukakan anak muda kurang berminat masuk jurusan pertanian karena membayangkan harus berkutat dalam lumpur. Apalagi jual produk pertanian murah.

Tak Menarik

Sektor pertanian tidak menarik generasi muda, kata dia, jika tidak memiliki nilai tambah. Yang sering terjadi di Jateng, petani panen raya, harga gabah anjlok. Dia menceritakan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Waju, Sulawesi Selatan, minggu lalu. PAD Waju Rp 19 miliar dan DAU menjadi total APBD Rp 198 miliar. Namun kabupaten itu berani membangun rice processing complex (RPC), tempat pemrosesan padi menjadi beras siap jual.

"Pemerintah Waju boleh dikatakan nekat membangun RPC karena harga mesin produksi yang dibeli dari Korea Rp 33 miliar. Keberanian itu muncul karena penduduknya sekitar 1 juta jiwa dan produksi padi 100.000 ton/tahun. Beras sulit laku jika tidak berkualitas bagus."

Pabrik di atas tanah 2 ha itu dilengkapi pengering gabah, penggiling, dan penyosoh. Beras yang keluar disortir dengan inframerah.

Mengutip keterangan Dirjen Dikdasmen, dia menyatakan pembangunan USB di provinsi ini tidak menimbulkan masalah. Misalnya, belum ada sertifikat atau selesai tidak tepat waktu. Selama tahun 2003 65 unit sekolah baru selesai tepat waktu dan tanahnya sudah bersertifikat. "Kenyataan ini hanya terjadi di Jateng. Di provinsi lain belum ada," katanya.

Bupati Magelang, Drs H Hasyim Afandi, mengatakan proyek tahun 2003 yang diselesaikan 441 dari dana APBD kabupaten dan 100 dari APBD provinsi, APBN sektoral, dan JPS. Biaya total Rp 162.920.168.552. (pr-74g)