Mahasiswa Ingatkan Bahaya Laten Orde Baru

YOGYAKARTA - Sekitar 100-an mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa, baru-baru ini. Mereka menolak pelaksanaan pemilu 2004 karena hanya merupakan pesta oligarko dan kompromi elite. Di samping itu mereka juga mengingatkan bahaya laten Orde Baru yang sudah muncul.

Demonstran mengawali aksinya di kampus IAIN Sunan Kalijaga. Mereka berorasi di sana kemudian keluar kampus melintasi Jalan Solo menuju Perempatan Tugu. Sebelumnya mereka mampir ke RRI Cabang Yogyakarta untuk menyampaikan pernyataan sikapnya.

Di sela-sela aksi, mahasiswa menyebar selebaran berisikan penolakan pemilu 2004. Kecuali itu sebagian melakukan happening art dengan mengusung keranda bertuliskan "Tolak Pemilu 2004" dan "Pemilu Membawa Maut".

Ketua Umum HMI-MPO Cabang Yogyakarta Eddy Sabarudin menegaskan langit demokrasi Indonesia tampaknya akan semakin hitam. Pemilu 2004 yang diharapkan menjadi pesta demokrasi bagi rakyat ternyata menurutnya hanya akan menjadi pesta oligarki elite politik. Mereka telah melakukan pembusukan dan terhadap bangsanya sendiri.

"Salah satu pasal dalam RUU Pemilihan Presiden yang menyebutkan seorang dalam status terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih tidak diperbolehkan menjadi calon presiden ternyata malah dihapus oleh DPR," tandasnya.

Hal itu jelas memperlihatkan siapa sebenarnya orang-orang yang menyebut dirinya wakil rakyat. Mereka tak lain adalah pengkhianat yang telah melukai hati rakyat.

Kekuatan Lama

Eddy mengatakan proses pembangunan demokrasi paska reformasi telah berjalan selama lima tahun. Namun belum terlihat tanda-tanda kemajuan untuk mencapai cita-cita reformasi nasional dan penyelesaian krisis multi dimensi.

Para elite politik yang berkuasa saat ini tidak mampu untuk menyatukan pendapatnya dalam rangka mengatasi berbagai persoalan. Dia menyontohkan kasus BLBI, pengadilan mantan Presiden RI Soeharto, utang konglomerat, kenaikan BBM, listrik, telepon dan masih banyak lagi permalasahan lain. (D19-85)