''Risi'', Ungkapan yang Makin Langka

- Mulyana W Kusumah akhirnya mengikuti jejak rekannya, Anas Urbaningrum. Sesama anggota Komisi Pemilihan Indonesia (KPU) itu menyatakan tidak akan menggunakan mobil dinas yang baru. Namun antara keduanya tersirat pendirian berbeda. Anas menyatakan keputusannya adalah urusan pribadi. Tidak perlu memengaruhi rekan-rekannya yang lain. Mulyana mengatakan, soal mobil dinas adalah keputusan bersama seluruh anggota KPU. Karena itu, ia akan mengemukakan hal itu kepada rekan-rekannya dalam rapat pleno yang diharapkan akan dilaksanakan dalam pekan ini.

- Keduanya mengemukakan alasan yang sama. Merasa ''risi'' setelah mendengar kritik dan kecaman-kecaman pedas dari banyak sekali pihak. Terutama dari kalangan LSM, mahasiswa, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, baik di tingkat pusat, Jakarta, maupun daerah-daerah. Karena itulah kemudian mereka berdua mengambil keputusan tersebut. Anas bahkan bersikap ''demonstratif'', selain meninggalkan Kijang Krista, mobil dinas yang baru, ia juga meninggalkan mobil dinasnya yang lama, sedan Soluna. Ia menyatakan akan menggunakan bus kota sambil memanfaatkan program busway-nya Gubernur Sutiyoso. ''Kalau perlu pinjam teman yang memiliki dua atau tiga mobil'' katanya.

- ''Risi'' adalah ungkapan perasaan yang sangat halus. Keluar dari nurani yang dalam. Kita bisa memahami kalau kedua orang itu merasa ''risi'' setelah mendengar kecaman-kecaman dari banyak pihak soal mobil dinas yang baru. Justru di sanalah titik perhatian kita. ''Risi'', sekarang menjadi ungkapan yang sangat langka. Atau sangat mahal harganya. Yang kita saksikan justru sebaliknya, sikap ''ndableg'' atau kepala batu dari banyak kalangan, ketika mendengar kritik dari masyarakat. Kita menyaksikan para bapak yang lebih bersikap tidak peduli kepada persoalan masyarakat, persoalan bangsa, dengan mendahulukan kepentingan pribadi, golongan, atau partai. Salah satu bukti adalah korupsi yang mewabah.

- Seperti telah kita kemukakan, salah satu contoh adalah penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran mencerminkan sikap moral para pelakunya. Di sana kita melihat hal-hal yang sangat kontradiktif dengan keadaan objektif negara dan bangsa ini. Asas prioritas sama sekali tidak tampak. Yang kita saksikan adalah bagi-bagi anggaran untuk memenuhi nafsu dan kepentingan pribadi atau kelompok. Alasan yang dikemukakan sudah usang. Anggaran sudah sah karena sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan yang dibuat oleh eksekutif, oleh legislatif, atau kerja sama antara keduanya. Meski janggal sekalipun. Misalnya, bupati dan sekretaris yang saling teken uang pesangon.

- Lihatlah pula ketika para eksekutif dan legislatif berbondong-bondong bergantian studi banding ke luar negeri. Yang tidak berangkat pun dapat bagian mentahnya. Pertanyaan tentang manfaat studi banding itu bagi Jateng yang warganya masih banyak yang menderita akibat krisis, banyak penganggur, banyak anak yang putus sekolah, gedung-gedung sekolah yang ambruk, tak pernah terjawab. Kalau toh dijawab juga sudah usang. Bahwa untuk itu semua juga sudah dianggarkan. Namun, berapa gedung SD Negeri atau SD Inpres yang nyaris ambruk yang sudah terjamah perbaikan? Berapa pula anak putus sekolah yang bisa masuk kelas kembali? Bagaimana dengan anak jalanan yang makin bertambah jumlahnya?

- Kita pada umumnya tidak menentang pengadaan mobil dinas. Kendaraan itu penting untuk kelancaran tugas. Yang banyak dikritik adalah mengapa mesti yang mewah? Seperti Toyota Landcruiser yang menjadi model mobil dinas para bupati, wali kota, dan bapak-bapak yang lain? Bermewah-mewah semacam itu rasanya tak sesuai dengan kenyataan bahwa bangsa ini dililit utang luar negeri yang menggunung. Pembangunan mandek sehingga pengangguran pun menumpuk. Bagaimana kalau mobil dinas dibeli dengan standar yang lebih sederhana untuk menghemat anggaran agar pembangunan juga terus berjalan? Hidup sederhana di tengah krisis perlu diwujudkan, bukan cuma jadi wacana. Para bapak ditunggu kepeloporannya.