Demokrasi Bergantung pada Pendidikan Politik

- Seberapa cepat demokrasi berproses akan sangat bergantung pada pendidikan politik rakyat. Bila rakyat sudah melek politik atau katakanlah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup, maka akan semakin berkualitas pula kehidupan demokrasi di suatu negara. Sebaliknya apabila masyarakat masih serba terbelakang, kurang berpendidikan dan tak begitu paham urusan politik, maka demokrasi itu sebenarnya masih semu. Dulu Gus Dur pernah melontarkan istilah demokrasi seolah-olah. Mungkin sekarang bukan lagi demokrasi seolah-olah. Benar-benar sudah demokratis, tetapi sayang, kita yang belum siap. Kita dalam pengertian mayoritas, kurang memiliki kepedulian dan pemahaman politik. Pilihan yang dijatuhkan mungkin juga menjadi kurang rasional.

- Fenomena itu dapatlah ditangkap dari apa yang terjadi pada saat ini menjelang Pemilu 2004. Sudah untuk kesekian kali kita menggelar pemilu sejak yang pertama pada tahun 1955. Pada era reformasi, baru sekali diadakan yakni pada tahun 1999 lalu. Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, pemilu digelar dengan amat demokratis. Jujur, adil, dan bebas tanpa tekanan apa pun. Lalu bagaimana hasilnya? Seperti kita lihat, muncul partai-partai besar sebagai peraih suara terbanyak yakni PDI Perjuangan (PDIP) , Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Parta Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan. Namun apakah kemudian demokrasi menghasilkan sesuatu yang baik dan produktif bagi bangsa?

- Ternyata belum jaminan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil itu akan mampu mengarahkan bangsa ini ke arah kehidupan yang lebih baik. Pilar-pilar demokrasi itu ditentukan oleh lembaga-lembaga politik, dari lembaga kepresidenan atau eksekutif, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga yudikatif seperti prinsip trias politika. Justru di situlah letak titik lemahnya, yakni ketika lembaga-lembaga demokrasi itu belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Belum mampu mengemban kepercayaan yang diberikan rakyat lewat pemilu. Banyak faktor penyebab, namun yang jelas adalah kelemahan sistem, kultur, dan substansi yang ujung-ujungnya adalah kelemahan pada sumber daya manusia, baik secara teknis maupun moral.

- Orang sering tak percaya kalau dikatakan mayoritas masyarakat kita masih terbelakang, belum sadar politik, dan selalu berpikir tradisional sehingga perlilaku pemilih adalah perilaku irasional yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan primordial atau politik aliran. Dikotomi ideologis seperti Islam dan Nasionalis sudah mengakar sejak republik ini berdiri. Secara perlahan, disertai pendidikan politik yang baik, hal-hal seperti itu mestinya mulai dikikis. Masyarakat perlu diajak berpikir lebih maju dan lebih rasional. Memilih partai dengan pertimbangan yang lebih masuk akal. Misalnya, kemampuan dan juga kredibilitas moral. Bukan sekadar emosi karena latar belakang ideologis yang seringkali justru kontraproduktif. Selama ini demokrasi belum berubah, apalagi lebih maju.

- Masalahnya di kalangan elit politik dan pimpinan partai juga belum ada kesadaran mengenai hal itu. Dalam banyak hal pola yang dikembangkan partai juga masih tradisional, konvensional, tersentralisasi, dan paternalistik. Lihatlah bagaimana kasus-kasus kekecewaan caleg yang tidak lolos karena pimpinan puncak lebih mengutamakan pertimbangan-pertimbangan sesaat dan pragmatis. Mereka juga selalu menyentuh emosi massa dengan pendekatan yang serba berbau primordial. Maka selama politik aliran masih terasa kental, jangan harap demokrasi akan membawa kemajuan bagi bangsa. Sampai kepada proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mestinya nonpartisan itu pun warna politik aliran ditengarai masih akan terjadi dan cukup kental.

- Selama pilar-pilar demokrasi belum efektif seperti yang diharapkan dan selama kelemahan struktural dan kultural masih melekat dalam sistem perpolitikan kita, maka persoalannya masih akan berputar-putar di sekitar masalah itu juga. Kekecewaan soal kualitas caleg atau perebutan nomor kursi yang sebenarnya sama-sama tak jelas motivasinya. Sementara itu masyarakat kurang diberi alternatif. Pilihannya masih yang itu-itu juga. Namun sudah tercermin adanya keinginan untuk kesegaran dan memandang prospek ke depan yang jauh lebih baik. Paling tidak, dari hasil-hasil poling yang dilansir media, partai yang relatif baru seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat hasil terbanyak. Poling bukan miniatur bangsa, melainkan mudah-mudahan itu menjadi secercah harapan masa depan.