Dijajaki Kerja Sama Lintas Daerah

BALUWARTI - Upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Lor yang kini mendekati blunder dan titik jenuh membuat pihak Keraton melihat kemungkinan lain yang lebih terintegrasi. Meski bukan menjadi otoritasnya, Tim Revitalisasi Keraton melukiskan ada solusi yang sangat ideal dalam mengatasi persoalan PKL. Yaitu, dengan membuat pusat relokasi terpadu yang bekerja sama dengan daerah lain.

"Kami sudah menjajaki berdialog lintas daerah, terutama pendekatan dengan dinas-dinas yang menangani masalah-masalah itu. Paling tidak, sebagai awal pembicaraan soal bentuk kerja samanya, sharingnya, di mana lokasinya dan sebagainya. Sebab, di Solo tak ada tempat lagi," kata KP Edy Wirabhumi kepada Suara Merdeka, Sabtu.

Penataan kawasan Alun-alun Lor berkaitan dengan revitalisasi Keraton akhirnya dihadapkan pada satu pilihan yang dianggapnya meneruskan solusi yang telanjur bubrah. Yaitu, membersihkan PKL di sekitar pintu masuk Keraton dan mewadahi mereka dalam sebuah lokasi yang bukan menjadi porsi PKL, luas dan settingnya tidak memadai pula.

Pembersihan PKL melalui mekanisme prosedur yang sangat manusiawi itu melibatkan unsur-unsur lain yang lebih berwenang, seperti Kantor Pengelolaan PKL, Satpol Pamong Praja, Dinas Tata Kota dan lain-lain. PKL yang akan direlokasi itu tidak hanya yang tersebar di seputar Alun-alun, tapi juga yang beroperasi di seputar Perempatan Gladag yang notabene pintu masuk Keraton.

"Memang belum sampai bubrah betul. Namun, kalau lokasinya di kompleks Keraton tetapi fungsinya tidak lagi bisa mendukung objek wisata, mau dikatakan apa kalau semua jenis PKL dimasukkan ke situ? Ini nanti bisa seperti Keraton Cirebon. Kalau mau masuk Keraton harus melewati pasar yang kumuh dan tidak tertib," ujar Pemimpin Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) itu.

Sebagai konsekuensi solusi terbaik di antara yang terburuk, lanjut menantu Sri Susuhunan Paku Buwono XII itu, semua PKL di kawasan itu termasuk di seputar pintu masuk harus direlokasi ke Pasar Cindera Mata. Namun, ada kesepakatan, PKL jenis tertentu seperti penjual helm dan bumbon akan direlokasi ke tempat lain, menjadi satu dengan PKL yang memiliki dagangan sejenis.

Perihal jenis PKL itu, Pengageng Parentah Keraton GPH Dipokusumo dengan tegas mempertanyakan relevansi pedagang atau bakul bumbon, helm, dan jenis-jenis lain yang hampir tidak berkaitan dengan objek wisata Keraton. Dia mengatakan, cindera mata keris, busana jawa dan sejenisnya yang dijajakan di sana sangat erat dengan simbol Keraton sebagai objek wisata.

"Namun, apa ada wisatawan yang mau masuk atau meninggalkan keraton membeli oleh-oleh bumbu atau helm? Ini kan tidak masuk akal kalau dibiarkan di sana, sedangkan yang sangat relevan dengan Keraton belum mendapat tempat," ujar putra dalem yang akrab disapa Gusti Dipo itu saat dihubungi di tempat terpisah. (won-80e)