"Jangan Menunggu Bantuan Pemprov"

• Soal Kerusakan Jalan Perbatasan

KOTA - Jalan-jalan perbatasan dua daerah kota/kabupaten, menurut Zaenal Arifin, semestinya tanggung jawab dua pemerintahan pada wilayah yang berbatasan.

Karena itu, dalam hal kerusakan Jalan Pakel di perbatasan Banyuanyar (Solo) dan Klodran (Colomadu, Karanganyar), anggota Komisi D (bidang pembangunan) DPRD Surakarta itu berharap, kedua daerah tidak terlalu menggantungkan pada Pemprov Jateng.

"Di eks-Karesidenan Surakarta kan sudah terbentuk Subosuka Wonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten-Red). Semestinya forum itu bisa digunakan untuk membicarakan pembangunan daerah-daerah yang berbatasan. Jadi, jangan semuanya menunggu bantuan dari Pemprov," kata Zaenal, kemarin.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi D, Drs Bandung Joko Suryono SH. Menurut dia, pembangunan dan pembenahan berbagai fasilitas di daerah-daerah perbatasan, bisa dikoordinasikan antarkedua pemerintahan yang bersangkutan.

"Misalnya seperti perbaikan terhadap kerusakan Jalan Pakel, semestinya Pemkot Surakarta dan Pemkab Karanganyar berembuk untuk mencari solusi perbaikannya secara bersama-sama. Namun karena forum kerja sama antardaerah Subosuka Wonosraten tidak optimal, kedua daerah saling menggantungkan bantuan dari atas," ujarnya.

Sebagaimana diwartakan (Suara Merdeka, 10/1), Jalan Pakel yang berada di perbatasan wilayah Banyuanyar (Solo) dan Klodran Kecamatan Colomadu (Karanganyar) kini rusak parah. Lubang-lubang di beberapa ruas yang muncul beberapa bulan lalu, tidak segera diperbaiki. Kini lubang itu semakin menganga.

Strategis

Bahkan pada musim hujan seperti sekarang, genangan air pada beberapa bagian itu membuat aspal jalan semakin cepat terkelupas sehingga memperparah kerusakan jalan tersebut. Hal tersebut dikeluhkan warga yang biasa melintasi jalan itu.

Zaenal menambahkan, forum kerja sama antardaerah Subasuka Wonosraten itu sebenarnya sangat strategis bagi pemkab/pemkot setempat. Beberapa persoalan seperti perbaikan atau pembangunan jalan, serta masalah sumber air bersih, semestinya dapat diselesaikan dalam forum itu jika benar-benar dilaksanakan secara optimal.

"Selama ini forum itu baru semacam formalitas. Memang sudah ada yang dijalankan, tetapi baru sebatas seminal-seminar, dan sedikit soal perizinan angkutan antardaerah. Soal izin itu kan pemerintah setempat justru mendapat dana," katanya.(D11-80i)