Proses Suksesi di Keraton Surakarta

Perlu Tentukan Mekanisme

KERATON SURAKARTA - Pembahasan suksesi di keraton, yang juga menentukan mekanisme yang layak digunakan dalam proses suksesi itu, memang ada baiknya dilakukan sejak dini oleh kalangan internal yang sangat berkepentingan. Namun di sisi lain, pembahasan itu bisa menyinggung perasaan Sinuhun Paku Buwono XII, bahkan menambah bingung dan judeg (buntu jalan pemikirannya-Red).

"Kemarin muncul komentar kelompok yang sana, sekarang gantian kelompok yang itu dan besok ganti saya yang komentar, apa itu tidak menyinggung perasaan Sinuhun. Juga perasaan tokoh-tokoh yang jadi sorotan. Bisa-bisa Sinuhun bertambah bingung dan judeg," ujar salah seorang putra dalem di antara 10 besar tertua, yang keberatan disebut namanya, kemarin.

Disebutkannya, ada benarnya di satu sisi masyarakat luas terutama pers ikut mengambil bagian untuk melancarkan persiapan proses suksesi di keraton. Apalagi, di situ ada idealisme untuk menjaga proses peralihan kepemimpinan agar berlangsung secara aman, lancar, dan sesuai dengan aturan main yang telah disepakati.

Putra dalem yang selalu berpenampilan dingin itu menyatakan, sudah banyak contoh yang notabene ditransformasikan oleh pers mengenai proses suksesi dikomunitas adat sejenis yang rata-rata berlangsung kurang mengenakkan. Dia menunjuk proses munculnya KGPAA Mangkunagoro IX di Pura Mangkunegaran, KGPAA Paku Alam IX di Pura Pakualaman, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

"Dari sisi itu, memang sudah proporsional bila pers dan masyarakat luas ikut memberi dorongan moral terhadap proses suksesi itu. Setidaknya memberi peringatan agar contoh-contoh yang kurang mengenakkan itu tidak terjadi di Keraton Surakarta Hadiningrat. Pada sisi ini sangat saya hargai," tutur dia yang wanti-wanti untuk tidak memunculkan identitasnya.

Namun di sisi lain, kemunculan komentarnya di pers bisa juga semakin membuat suasana memanas. Terlebih, Sinuhun yang masih diakui sebagai raja akan semakin bingung dan judeg untuk menyikapinya.

Terhadap hal itu dia menyatakan, ada tekanan-tekanan dari luar agar putra tertua KGPH Hangabehi diangkat menjadi putra mahkota yang notabene sebagai calon pasti pewaris tahta di keraton. Menurut dia, tekanan ini sungguh membuat Sinuhun bingung dalam menentukan sikap. Karena itu, hingga kini disikapi dengan diam.

"Beliau judeg atau tambah bingung karena tidak ada mekanismenya. La wong Anda tahu sendiri, Sinuhun kan tidak punya prameswari. Padahal, yang bisa ditetapkan menjadi putra mahkota kan putra tertua dari permaisuri," tuturnya.

Yang menambah bingung, lanjut dia, karena putra-putri Sinuhun jumlahnya 35 orang dan berasal dari enam istri yang semuanya garwa ampil, tanpa ada prameswari atau permaisuri. Lain persoalan dengan Sri Susuhunan Paku Buwono X, putra-putrinya 64 orang tetapi ada yang terlahir dari prameswari.

Terlepas dari berbagai upaya untuk membahas dan menyiapkan mekanisme proses suksesi, dia lebih yakin dan menghormati otoritas Sinuhun sebagai raja. Meski memiliki anak dalam jumlah banyak, istri dan kerabat lain, figur seorang SISKS Paku Buwono XII tetap dipandang sebagai raja, sedangkan komponen yang lain tidak lebih dari kawula saja.

"Kami masih memegang erat bahwa ratu atau raja itu ora bojo ora anak. Yang ada hanya raja dan kawulanya. Pada posisi itu, yang harus dihormati bahwa Sinuhun mempunyai hak prerogatif penuh, misalnya dalam proses alih kepemimpinan itu." (won-80) ccccccc