Asrori PTUN-kan KPUD

BATANG-HA Asrori Has MBA setelah gagal memprotes keputusan KPUD agar menyerahkan berkas formulir calon legistlatif ke DPC PPP yang dia pimpin, akhirnya menempuh jalur hukum. Upaya mem-PTUN-kan itu ditempuh untuk memperoleh haknya dalam pemilu.

Gugatan Asrori itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Rachmat Prijohartono SH, pada 5 Januari 2004. ''Saya hampir tidak percaya apakah di negara kita ini masyarakat, termasuk KPUD Batang, dapat menghormati dan mematuhi putusan lembaga peradilan,'' ujar Rachmat.

PPP kubu HA Asrori bertekad terus konsisten terhadap salah satu fungsi parpol yaitu memberikan pendidikan politik. Karena itu, menjadi tantangan KPUD Batang untuk bertemu di pengadilan.

''Atas dasar itulah, PPP Asrori mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. Apa pun keputusan PTUN mari kita taati. Ini tantangan bagi KPUD,'' ujar Rachmat yang didampingi Drs HM Farid Asror MM MBA dan dua kader, Tahrudin dan Ahmad Chumaidilah.Ketua KPUD Batang Yakub Widodo SH MHum yang ditemui terpisah mengemukakan, gugatan yang diajukan PPP pimpinan H Asori Has ke PTUN harus dihormati.

KPUD Batang akan menyikapinya secara proporsional. ''Artinya, hal ini juga merupakan pembelajaran politik yang bagus bagi komponen masyarakat dalam proses pemilu 2004.''

Dia menyebutkan, bila HA Asrori mempunyai keyakinan tersendiri, KPUD pun harus menghargainya. ''Dengan demikian, dalam arti sederhana gugatan itu akan menjadi lebih bagus bila dibandingkan dengan upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab di luar koridor hukum,'' jelas dosen FH Unikal itu.

Ketua Panwas Pemilu Batang Esmara Sugeng SH MHum yang ditemui terpisah juga menegaskan, dengan adanya gugatan PPP kubu HA Asrori kepada KPUD otomatis perkara yang dilaporkan ke Panwas Pemilu berkait dengan pelanggaran KPUD sudah selesai.

''Sebab, kedua pihak, yaitu pelapor (HA Asrori) dan terlapor (KPUD) sepakat melalui jalur hukum yaitu ke PTUN.'' (ar-81e)