Ketua DPRD Nilai Pemkab Manipulasi Laporan

• Rapat RAPBD Mendadak Ditutup

BREBES- Pembahasan RAPBD 2004 pada Sabtu lalu yang molor makin terlihat pada rapat pembahasan anggaran oleh panitia anggaran dengan eksekutif.

Ketua DPRD H Sarei Abdul Rosyid SIP yang merangkap ketua panitia anggaran mendadak menutup rapat sebelum memasuki materi pembahasan.

Bahkan, Ketua Fraksi Amanat Persatuan Umat (FAPU) yang sudah mengacungkan tangan untuk menyampaikan interupsi tidak digubris ketua rapat.

''Saya sedianya akan mengajukan interupsi agar pembahasan soal pendapatan PDAM diselesaikan terlebih dulu. Namun, Ketua Dewan buru-buru menutup rapat,'' ungkap Ketua FAPU H Muhajir M Ardian BSc seusai rapat yang berjalan singkat itu.

Wakil rakyat dari PPP itu mengemukakan, penutupan rapat sepihak oleh Ketua Dewan patut dipertanyakan. Dia melihat ada persoalan lain di balik ''emosi'' ketua itu, yakni persoalan interen antara Ketua Dewan dan Bupati Indra Kusuma.

Persoalan itu kemudian dibawa ke forum rapat anggaran sehingga rapat molor lagi. Muhajir sekali lagi menegaskan, indikasi perseteruan itu akan semakin memperjelas bahwa kemoloran pembahasan anggaran bukan karena masalah pengadaan buku seperti yang diisukan selama ini.

Pada awal rapat, Sekda Drs Bambang Muryantono mendapat kesempatan menyampaikan hasil pembahasan masalah pendapatan PDAM.

Pada pengajuan awal perusda itu, pada 2004 akan memberikan PAD Rp 210 juta, tapi karena pada 2003 bisa mengalokasikan PAD Rp 700 juta maka panitia anggaran meminta hal itu diubah. Waktu satu hari pembahasan itu kemudian disanggupi eksekutif dengan menaikkan pendapatan menjadi Rp Rp 710 juta.

Namun seusai Sekda Bambang menyampaikan hasil laporan soal PDAM, Ketua Dewan menilai, telah terjadi pembohongan atau manipulasi laporan kepada legislatif.

Buntutnya, Ketua Dewan buru-buru menutup rapat anggaran yang dihadiri Bupati Indra Kusuma, Wakil Bupati H Achmad Faris Sulchaq SH SpN, dan sejumlah pejabat eselon II dan III. Penutupan rapat tersebut membuat kecewa semua panitia anggaran dan pejabat eksekutif yang hadir.

BelumTerperinci

Secara terpisah, Ketua Dewan Sarei ketika dimintai konfirmasi menegaskan, penutupan rapat mendadak sama sekali tidak mengandung muatan persoalan antara dirinya dan Bupati Indra Kusuma.

Dia menginginkan, sebelum ada pembahasan lain-lain, pembahasan anggaran dimulai dari pendapatan. Sebab, banyak pendapatan yang diperoleh Pemkab belum disebutkan secara terperinci. Misalnya bantuan dari pusat yang tak disebut secara transparan.

Khusus soal pendapatan PDAM, yang menjadi pertanyaan, mengapa pada 2003 bisa menyetor Rp 700 juta tapi sekarang malah melorot menjadi Rp 210 juta.

Setelah dibahas lagi oleh eksekutif dan dilaporkan oleh Sekda Drs Bambang, justru naik lagi jadi Rp 710 juta. ''Ini sama saja terjadi pembohongan laporan eksekutif kepada legislatif,'' ungkapnya.

Sarei mengatakan, kekurangtransparanan eksekutif kepada legislatif akan memberi masukan lembaganya, khususnya pada penyampaian LPJ Bupati pada akhir tahun. Dengan pola kerja seperti itu, Bupati akan dianggap tidak mampu mengelola pemerintahan.

Bupati Indra Kusuma ketika dimintai pendapatnya kurang memahami apa yang menjadi tuntutan Ketua Dewan yang dengan serta merta menutup rapat.

Ketika ditanya, apakah hal itu ada hubungannnya dengan pencalonan Sarei menjadi anggota legislatif tingkat I, Bupati menjawab, jika itu masalahnya tentu bukan di forum Dewan dalam menyelesaikannya.

Dalam usulan DPC PDI-P, Indra selaku ketuanya sudah mengusulkan nama Sarei dan Dedi menjadi caleg tingkat satu. Tapi, kemudian nama Sarei masuk pada urutan ketujuh dan Dedi kedua.Penentuan nomor urut bukan DPC yang menentukan, melainkan DPD Provinsi. ''Kalau persoalan ini kemudian dibawa ke forum anggaran, sangat tidak tepat,'' ungkapnya.(wh-81j)