TPPB, Jangan Hanya Gema Tanpa Isi

- Gerakan Nasional Tidak Pilih Politikus Busuk (TPPB) yang dicanangkan di Tugu Proklamasi pekan lalu bergema cukup luas. Di Yogya, Semarang, Bandung, Pekalongan dan kota-kota lain sejumlah pengurus LSM, intelektual, dan tokoh masyarakat menyambut canangan itu dan menyatakan dukungannya. Di Pekalongan, Drs Noorzain Thoat, Ketua Forum Lintas Pelaku (FLP), menyatakan akan memelopori gerakan antipolitikus busuk di daerahnya. Namun, dia kini sedang berkonsentrasi dalam proses hukum menggugat 45 anggota Dewan yang dianggap menduplikasi anggaran asuransi dalam APBD 2001-2002.

- Dari kalangan politikus, kita baru mendengar dua macam reaksi. Pertama, dari kalangan Partai Golkar yang mengingatkan agar ada kriteria yang jelas tentang politikus busuk atau tercela. Tanpa kriteria yang jelas, gerakan itu akan tidak jelas pula dan malah bisa mengundang fitnah. Dua tokoh puncak partai itu, Akbar Tanjung dan Agung Laksono, menyatakan di lingkungan partainya tidak ada politikus busuk atau politikus hitam. Semua politikus Golkar harum baunya. ''Tidak ada yang hitam. Kalau yang hitam manis banyak,'' kata Agung bernada seloroh.

- Reaksi agak lain tapi searah dengan TPPB disampaikan oleh Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) KH Zainuddin MZ. Dia menilai TPPB baik, namun dia juga mengingatkan tentang kriteria yang jelas. Tanpa kriteria jelas, gerakan itu bisa menjadi pembunuhan karakter. Kecuali itu, menurutnya, 14 partai politik telah bertemu di Jakarta dan membuat komitmen antikorupsi. Ke-14 partai itu berkomitmen untuk membersihkan mulai dari internal partai masing-masing. Misalnya tentang aset-aset negara yang dikuasai partai-partai. Itu harus diusut. Pembersihan harus dimulai dari dalam partai itu sendiri.

- Sebenarnya, Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch yang mencanangkan TPPB sudah memberi kriteria jelas. Politikus busuk adalah mereka yang terlibat pelanggaran HAM, perusak lingkungan, korupsi, kejahatan seksual, dan belakangan ini di Jateng ada yang menambahnya dengan keterlibatan dalam kasus narkoba. Kenyataan di Jateng memang ada wakil rakyat yang masuk penjara karena terbukti pencandu yang terlibat bahan terlarang itu. Kriteria tersebut mungkin masih bisa ditambah. Karena kadar, perilaku, dan penyimpangan di kalangan politikus bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain.

- Mula-mulai kita dengar, ICW memiliki daftar 200 politikus busuk. Daftar itu akan diserahkan ke KPU untuk dipublikasikan agar masyarakat luas tahu. Namun, justru di sana bakal muncul persoalan. KPU tak ada kaitannya dengan politikus busuk, hitam atau yang tercela. Dan, tak mungkin kita berharap, lembaga itu akan bersedia memublikasikan daftar tersebut. Hal itu bukan masalah gampang. Ada konsekuensi hukum seperti diingatkan oleh Akbar Tanjung ataupun Zainuddin MZ. Kecuali, seperti telah kita kemukakan, jika ICW sudah siap dengan bukti konkret untuk menghadapi gugatan hukum dari politikus yang didaftar.

- Yang dikemukakan Teten Masduki sangat ideal. Dia prihatin, Pemilu 2004 hanya menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang kian korup dan tak amanah seperti yang kita saksikan sekarang. Karena itu, muncul gagasan TPPB yang kemudian mendapat dukungan luas. Kita semua memiliki kekawatiran sama tentang pemilu yang akan datang. Terutama setelah kemunculan politikus lama, yang kita semua tahu track record-nya. Masalahnya adalah bagaimana memberi tahu rakyat tentang politikus yang amanah jika daftar hitam cuma ada dalam kantung? Untuk itu, butuh pemikiran dan tekad bersama agar TPPB jangan bergema luas tapi tanpa isi.