Bambang: Tak Ada Dana Purnabakti

KARANGASEM- Ramai-ramai soal dana purnabakti di beberapa daerah, ternyata tidak berlaku di DPRD Surakarta. Sesuai dengan kesepakatan pimpinan, anggota DPRD Surakarta tidak akan mengalokasikan dana purnabakti pada APBD 2004 yang kini tengah memasuki pembicaraan awal eksekutif dan legislatif.

"Tidak ada dana purnabakti, karena kami ini bukan pegawai. Yang berhak mendapat dana purnabakti atau dana pensiun itu kan pegawai," ujar Ketua DPRD Surakarta Bambang Mudiarto seusai rapat terbatas dengan Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD dan beberapa kalangan eksekutif di ruang kerjanya, Senin (5/1) kemarin.

Bagi anggota DPRD, ujar dia, masa jabatan selama lima tahun merupakan satu bentuk pengabdian.

"Kami setiap bulan kan sudah dapat gaji, jadi itu saja sudah cukup bagi kami sebagai wakil rakyat. Bila masa jabatan sudah habis, ya sudah selesai. Nanti akan digantikan anggota terpilih lain," ungkap Bambang.

Dia menegaskan, tidak ada aturan resmi yang menetapkan adanya dana purnabakti bagi anggota Dewan.

"Kami tegaskan di sini, pensiun itu bukan hak Dewan. Sebab, dalam aturan juga tidak ada yang mengatur tentang dana purnabakti sehingga tidak dialokasikan. Jadi, langkah kita kan sudah cukup proporsional," tegas dia.

Saat disinggung tentang adanya dana asuransi Rp 100 juta untuk tiap-tiap anggota Dewan yang akan dikembalikan setelah lima tahun menjabat, dia menyatakan tidak ada kaitannya. Pada APBD 2000 dan 2002, ada alokasi dana untuk asuransi yang bila dijumlahkan masing-masing akan mendapatkan dana Rp 100 juta pada masa akhir jabatan.

Dia juga mengemukakan, antara dana asuransi dan dana purnabakti memiliki perbedaan nyata. "Saya tegaskan di sini, asuransi jiwa itu berbeda dari dana purnabakti. Kalau asuransi itu kan untuk perlindungan kesehatan anggota legislatif."

Sebagai wakil rakyat, anggota Dewan memiliki risiko pekerjaan yang tinggi. "Jadi perlu diasuransikan, untuk memberikan jaminan atas keselamatan anggota Dewan."

Mengenai pembahasan APBD 2004, diakui terjadi keterlambatan. Namun, APBD 2004 dipastikan selesai paing lambat akhir Januari 2004.

"Memang semestinya selesai Desember 2003 lalu. Namun kita kan banyak kesibukan, sehingga menjadi tertunda. Diperkirakan, nanti sudah digedhog akhir Januari mendatang."

Sesuai dengan jadwal, Rabu (7/1) besok Wali Kota H Slamet Suryanto akan memberikan nota penjelasan RAPBD 2004 untuk selanjutnya ditanggapi semua fraksi.(G13-80j)