"Sinuhun Tak Pernah Melarang Saya"

KIPRAH kalangan kerabat Keraton Surakarta, terutama para putra-putri dalem di kancah politik atau urusan lain di luar keraton setelah era Orde Baru (Orba) berlalu, sepertinya mulai dipergunjingkan. Namun, bukan karena ada orang usil mempersoalkan, melainkan karena keberanian menilai dan mengkritik yang mulai tumbuh di lingkungan keraton seiring dengan bertiupnya angin kebebasan untuk mengekspresikan pendapat pada satu sisi dan menegakkan HAM pada sisi lain.

Pada saat itulah, Gusti Raden Ayu (GRAy) Koes Moertiyah juga memanfaatkan keduanya secara arif dan pilah. Dua persoalan yang menjelang Pemilu 2004 mendapat sorotan tajam di lingkungan keraton itu, kini hendak ditegaskan, berkait dengan posisinya sebagai anggota Fraksi PDI-P DPR RI yang akan diperjuangkan kembali pada pemilu mendatang.

"Jadi, perkembangan situasi politik di negara kita ini juga mampu menembus ke dalam tembok keraton. Itu saya rasakan sendiri, kaitannya dengan posisi saya di DPR. Pada satu sisi, kalau dahulu keterlibatan kerabat di kancah politik seperti tidak ada masalah, kini mulai dikritik," ujar istri KP Edy Wirabhumi yang pernah mendapat julukan Putri Mbalela itu kepada Suara Merdeka, belum lama ini.

Ibu dua putri, BRA Lung Ayu (7) dan BRA Sedah Mirah (5), itu mengemukakan, apa yang dikritik itu adalah berkaitan dengan posisi seseorang yang sedang menokohkan diri dengan otoritas Sinuhun Paku Buwono XII sebagai sosok "raja" sekaligus pimpinan komunitas adat yang memiliki purba wasesa penuh atas komunitasnya. Artinya, seseorang yang memiliki aktivitas baik di dalam maupun di luar keraton, jika berkait dengan otoritas Sinuhun harus mendapatkan izin atau setidaknya berada di bawah sepengetahuannya.

Lukisan Masa Lampau

Namun, kondisi dan situasi seperti itu adalah lukisan masa lampau, tatkala komunitas adat keraton masih terimbas atau terkooptasi oleh dominasi suasana politik nasional di bawah Orba. Kini, kebijakan atau aturan itu sudah begitu longgar. Terlebih keterlibatan dirinya, ujarnya, lebih ditentukan sikap dan integritas pribadi serta komunitas pendukungnya dari daerah pemilihan Sukoharjo itu.

"Jadi, kalau keterlibatan saya sebagai anggota legislatif itu harus mendapat izin Sinuhun, itu tidak sepenuhnya benar. Jika melapor dan minta doa restu, itu betul sekali. Setahu saya, Sinuhun tidak pernah melarang kerabatnya yang ingin terjun di kancah politik," tegas pimpinan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta itu.

Pengasuh Pasinaon Pambiwara dan sanggar tari di keraton itu menjelaskan, keterlibatan seseorang kerabat dalam aktivitas politik itu sangat tergantung pada pribadi orang tersebut. (Won Poerwono-42j)