Perpindahan, Memutus Mata Rantai Kekerasan

• Penggabungan STPDN dengan IIP Diresmikan

SENANG. Itulah ungkapan polos sejumlah orang tua praja tingkat I Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Bandung, menyusul pemindahan seluruh mahasiswa tingkat I STPDN (muda praja) ke kampus IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) Cilandak, Jakarta. Peresmian perpindahan itu dilakukan Senin kemarin.

''Kami merasa lega, karena anak kami dipindahkan ke kampus Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta,'' kata wakil orang tua, Kusnadi (53) asal Ciledug Tangerang.

Ungkapan senada juga dilontarkan sejumlah orang tua mahasiswa lain. Sebagian besar orang tua mahasiswa itu, ikut melepas keberangkatan para mahasiswa STPDN itu, di Jatinangor, Sabtu (3/1) lalu. ''Ya, anak saya cerita. Lewat telepon, anak saya menyebutkan rata-rata orang tua teman-temannya juga gembira, kampusnya dipindah,'' katanya.

Kini, kata Kusnadi, para orang tua --yang selama ini waswas-- mengaku tak lagi mengkhawatirkan putra-putrinya akan menjadi korban aksi kekerasan para mahasiswa senior. Kalangan orang tua para praja tingkat I STPDN juga berharap peleburan STPDN dan IIP membuat kualitas pendidikan anak-anak mereka meningkat.

Sebelumnya kepada wartawan, Pelaksana Harian Ketua STPDN I Nyoman Sumaryadi mengatakan, pemindahan seluruh muda praja (mahasiswa tingkat I) STPDN yang berjumlah sekitar 1.200 orang dilakukan secara bertahap selama sepekan. Pemindahan dilakukan untuk memutus rantai tindak kekerasan yang kerap dilakukan praja senior kepada yunior.

Kedatangan para praja diterima Rektor IIP Ngadisah Dalail yang langsung menyampaikan pidato sambutan di hadapan praja. Dia berharap tindak kekerasan yang pernah terjadi di STPDN tidak terulang. Rencananya Ahad petang ini, akan datang lagi 300-an praja.

Tidak lama setelah tiba di IIP, sebagian muda praja STPDN langsung menggelar kerja bhakti membersihkan lingkungan kampus baru mereka. Untuk itu, sejumlah pengasuh yang juga alumni STPDN mendampingi mereka. Seorang pengasuh mendampingi 60 praja. Mereka mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan di lingkungan Kampus IIP.

Sebagian lainnya mengisi hari pertama dengan beribadah di dalam Kampus IIP. Para muda praja juga sempat menggelar gladi kotor upacara penerimaan mahasiswa. Adapun kuliah pertama mereka akan dimulai 12 Januari mendatang.

Para praja mengaku senang dipindahkan ke Kampus IIP. Karena, selain luput dari kekerasan para senior, mereka mengaku lebih bebas berekspresi. Rasa senang mereka bertambah ketika mengetahui fasilitas yang didapat di IIP lebih berarti ketimbang di STPDN.

Di IIP, para muda praja tinggal di kamar, bukan barak seperti di STPDN. Namun begitu, kekurangan mereka akui tetap ada. Para praja mengaku tak bisa berdiskusi dengan senior mereka, manakala menemui persoalan yang berkaitan dengan pendidikan.

Departemen Dalam Negeri sengaja memindahkan tempat kuliah STPDN agar mahasiswa baru itu tak tertular tradisi kekerasan yang dilakukan para senior mereka. Pada 2008 nanti, hasil penyatuan STPDN dan IIP di bawah naungan Depdagri ini akan diberi nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Legalitasnya tinggal menunggu keputusan presiden. Baik Mendiknas maupun Mendagri telah setuju dengan rencana penggabungan ini.

Pelaksana Harian Ketua STPDN Nyoman Sumaryadi membantah berita yang menyebutkan pemindahan praja ini menelan biaya hingga miliaran. ''Sangat salah berita itu. Tidak sampai sebesar itu,'' tegas Nyoman.

Penggabungan dua lembaga pendidikan Depdagri menjadi IPDN, tutur Nyoman adalah bentuk penyempurnaan kurikulum dari model sebelumnya. Namun sistem pendidikan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (Jarlitsu) akan tetap diterapkan. Pasalnya, menurut dia sistem jarlitsu dianggap masih layak diterapkan untuk menghasilkan lulusan IPDN berkualitas.

Tetap Berlanjut

Meski ada yang menentang, seperti dari Persatuan Alumni STPDN, rencana peleburan STPDN dan IIP menjadi Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) tetap akan dilakukan. Hanya saja peresmian lembaga pendidikan pemerintah itu, masih menunggu selesainya masa kuliah 243 mahasiswa IIP yang akan dipercepat proses pendidikannya.

Rencana itu ditegaskan Mendagri Hari Sabarno seusai memimpin Upacara Penyambutan Para Praja Muda Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang digelar di Kampus Institut Ilmu Pemerintahan, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin kemarin.

Nama STPDN sendiri akan diganti menjadi Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), setelah dileburkan menjadi satu dengan IIP. Disebutkan, saat ini peleburan itu tinggal menunggu aspek legalitasnya atau menunggu keputusan presiden (Keppres). Lebih-lebih secara operasional Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar telah menyetujui penggabungan dua lembaga pendidikan di tubuh Depdagri itu. Penggabungan ini merupakan penyempurnaan kurikulum dari model sebelumnya.

Upacara yang diikuti 600 praja tingkat pertama STPDN ini, dimeriahkan marching band dari praja senior STPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Atraksi itu menjadi bagian dari acara pelepasan, sekaligus penyambutan praja muda STPDN yang sudah dipindahkan ke IIP.

Sejauh ini, para praja muda STPDN yang sudah berada di Kampus IIP baru mencapai 600 orang dari 1.200 mahasiswa yang direncanakan.

Sedangkan sisanya baru akan bergabung jika pembangunan asrama tempat tinggal mereka sudah diselesaikan. Para praja yang sudah di Jakarta dalam sepekan ini, akan menjalani orientasi pengenalan kampus IIP oleh pengasuh STPDN dan mahasiswa IIP.

Kuliah pertama para praja STPDN, baru akan dimulai 12 Januari dengan kurikulum baru, yaitu 65 persen pendidikan teori dan 35 persen pendidikan praktik. Mereka juga mendapat mata kuliah tambahan, seperti komputer dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Ditentang

Sebelumnya, Persatuan Alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) menolak relokasi 1.200 muda praja dari Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, ke Kampus Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tersebut.

Para alumni mendesak Depdagri mencari solusi yang lebih baik dibanding relokasi yang hanya akan menimbulkan ekses baru. Mereka menilai perpindahan muda praja dari Jatinangor ke IIP bukan langkah tepat. Sebab mestinya, Depdagri mencari simpul potensial pemicu terjadinya aksi kekerasan di kampus STPDN, seperti adanya latihan ala militer atau masih terdapat uniformitas (keseragaman) dengan model tentara.

Keterangan lain yang diperoleh, pekan depan akan kembali tiba 600 muda praja di Kampus IIP. Sebanyak 300 orang di antaranya muda praja wanita. Saat ini yang baru menempati asrama hanyalah praja pria, karena pembangunan asrama praja belum 100 persen selesai. Sementara 240 mahasiswa IIP yang sebelumnya menempati asrama dipindah ke Balai Pendidikan Latihan Depdagri di Kalibata, Jaksel. Mahasiswa IIP sendiri akan memulai kuliah pada 12 Januari mendatang di gedung tersebut. (Budi Nugraha-64)