logo SUARA MERDEKA
Line
  Selasa, 6 Januari 2004 Berita Utama  
Line

Pemilu 2004

Mega Tak Permasalahkan Menteri Jadi Calon Presiden

JAKARTA - Menkeh dan HAM yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak pernah meminta menteri-menteri yang dicalonkan oleh partainya sebagai presiden pada Pemilu 2004 untuk mundur dari kabinet. Lebih-lebih, pengunduran diri para menteri itu justru dapat memperlemah posisi pemerintah, termasuk posisi Presiden Megawati.

Menanggapi desakan sejumlah pihak agar menteri yang dicalonkan sebagai presiden mundur dari jabatannya, Yusril mengingatkan, Kabinet Gotong-royong adalah kabinet koalisi yang terdiri atas banyak partai. ''Jadi, kabinet ini tidak hanya satu partai. Sebenarnya logis saja kalau dalam kabinet itu ada anggota kabinet yang potensial dipilih sebagai presiden dan mereka dicalonkan oleh partainya. Saya melihat tidak ada persoalan etis di situ,'' katanya menjawab pertanyaan wartawan, sebelum mengikuti sidang kabinet di Gedung Utama Setneg, Senin (5/1).

Yusril yang juga pakar hukum tata negara UI itu berpendapat, persoalan etis - tidak etis adalah sekadar perdebatan filsafat tentang sesuatu yang tidak mesti menyangkut masalah-masalah fundamental dalam norma-norma etik. Ia menganggap, perlu tidaknya menteri yang maju sebagai capres mundur dari kabinet bukan masalah etik.

''Ini kan lebih banyak selera politik yang dilontarkan, tidak dari kabinet sebenarnya, tetapi kalangan dari luar. Kalau pengunduran diri menteri dari kabinet itu terjadi, kan posisi pemerintah jadi lemah, termasuk posisi presiden sekarang. Kalau lemah, kan sulit untuk bersaing dalam pemilu mendatang.''

Yusril menolak menegaskan, apakah itu berarti dirinya tetap tidak akan mundur dari kabinet. Ia tidak sependapat jika pilihan tetap berada di kabinet akan menimbulkan benturan kepentingan atau conflict of interest. Dalam pandangannya, benturan kepentingan itu tidak akan terjadi jika orang sudah memiliki kedewasaan dalam berpolitik.

Kendati menteri di kabinet terdiri atas banyak parpol, konflik kepentingan seperti tidak ada karena mereka sudah cukup tinggi wawasan politiknya.

''Di kabinet, tidak ada masalah seperti itu. Presiden sampai hari ini tidak pernah mempersoalkan hal itu di antara para anggota kabinet yang namanya juga disebut-sebut sebagai calon presiden,'' tandasnya.

Menkeh justru mencurigai persoalan itu sengaja dilontarkan orang di luar kabinet. ''Sebenarnya ada target apa di balik semua ini,'' tanyanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Reformasi Alvin Lie menegaskan, Presiden Megawati perlu menanggapi Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meminta klarifikasi tentang keinginannya mengundurkan diri dari kabinet berkaitan dengan rencana pencalonannya sebagai presiden pada pemilihan presiden 2004.

''Rencana SBY mau mundur dari kabinet ini telah menyebar luas di masyarakat. Oleh sebab itu, Presiden Mega harus segera memanggilnya untuk minta klarifikasi, atau SBY yang mengambil inisiatif lapor kepada Presiden tentang rencananya itu. Kalau itu dilakukan, itu langkah simpatik dan bakal menambah nilai jual SBY,'' katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin kemarin.(A20, nas-29, 78n)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA