Pemilu 2004

Panwas Tak Ingin Jadi ''Dinas Kebakaran''

KARANGANYAR- Dalam Pemilu 2004 dikhawatirkan akan tetap terjadi konflik. Bahkan dari pengalaman pemilu sebelumnya dan kejadian akhir-akhir ini, wilayah Jawa Tengah termasuk daerah papan atas rawan konflik.

Namun Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Jateng Nur Hidayat Sardini menegaskan, lembaga yang dipimpinnya tidak ingin menjadi ''dinas kebakaran" yang datang pasti dalam keadaan terlambat setelah peristiwa terjadi.

''Kami pun tidak hendak berlagak post factum analysis dalam soal-soal seperti ini. Artinya, menjadi analis setelah konflik terjadi,'' ungkap dia dalam pembukaan Workshop "Pemetaan Daerah Konflik se-Jateng", kemarin. Acara di Hotel Pondok Asri Tawangmangu itu berlangsung tiga hari mulai 4 Januari.

Dalam UU Nomor 12/2003 tentang Pemilu disebutkan, Panwas Pemilu memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelesai sengketa dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk mengetahui akan adanya berbagai bentrok dan berbagai sengketa, ujar dia, langkah persiapan sudah dilakukan sejak sekarang. ''Jangan sampai kampanye dan pelanggaran sudah terjadi, tapi langkah pengamanan baru dilakukan,'' jelas dia.

Dia mengemukakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk antisipasi antara lain pendalaman terhadap konteks situasi sosial itu bisa terjadi. Sebab, setiap bentrok massa sesungguhnya sudah bisa diperkirakan modus, lokus, dan fokusnya di lapangan.

''Di mata kami, setiap kasus tidak berdiri di ruang hampa, namun memiliki pewaktuan (timing) yang merupakan urutan dari kejadian-kejadian sebelumnya (sequencing), dan selalu mengambil momentum tertentu,'' ungkapnya.

Pemilu, lanjut dia, adalah momentum untuk setiap orang bisa melakukan apa saja. Karena dalam kampanye, hukum cenderung diporak-porandakan (lawless).

Pendek kata, panwas ingin agar cepat dan tepat dalam mengantisipasi setiap kerusuhan dan persengketaan.

Langkah itu sebagai preemtive striking.

Sementara itu, Ketua Panwas Indonesia Komaruddin Hidayat menandaskan, sukses panwas dalam mengawal pemilu tidak diukur dari banyaknya pelanggaran yang diproses tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu tersebut.

''Karena itu, kerja panwas tidak hanya sebatas sebagai pengawas saja, tapi juga sebagai mediator dan edukator bagi masyarakat. Terutama dalam menangani konflik,'' ujar dia.

Menurut dia, konflik bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapinya.

Ada beberapa kelompok menyikapi konflik dengan perlawanan heroik berusaha sekuat tenaga mengalahkan musuh. Ada pula yang lari menjauhi konflik tersebut atau bahkan menerima dengan lapang dada.

''Bangsa yang sulit atau tidak bisa me-manage konflik adalah bangsa yang sulit maju. Lebih-lebih bangsa yang plural seperti Indonesia. Hingga kini masyarakat Indonesia sulit menerima konflik, sebab sejak awal tidak diajari,'' kata dia.

Demokrasi, lanjut dia, merupakan satu bagian dari seni me-manage konflik. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang hiruk pikuk.

Untuk menjaga demokrasi tersebut, wibawa hukum harus ditegakkan. Bila tidak, maka negara ini bisa bubrah.

''Konflik itu ibarat bola salju. Bila tidak ditahan sejak awal, maka lama-lama akan membesar dan tidak akan terbendung,'' ujar dia.

''Mungkin awalnya konflik itu berawal dari rasa tidak senang terhadap seseorang atau kelompok saja. Akan tetapi karena menemukan momentum yang tepat dan terjadi insiden, konflik itu menjadi besar dan sulit dikendalikan,'' ungkap dia.(G8-81j)