Mengelola Alam secara Beradab

SUDAH jamak kita mendengar bahwa bencana alam di berbagai tempat terjadi karena kita tidak ramah kepada alam. Banjir bandang Sungai Bohorok di Langkat, Sumut, terjadi akibat hutan habis dijarah manusia.

Demikian juga di Pacet, Jatim, yang mengubur objek wisata pemandian air panas, karena resapan air di atasnya habis. Banjir di Jakarta yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, juga disebut-sebut karena kawasan Puncak tak terkelola dengan baik.

Bagaimana di Jateng? Banyak objek wisata alam yang ''mengeluhkan'' perilaku manusia. Dataran Tinggi Dieng, yang disebut-sebut sebagai kahyangan bagi Banjarnegara dan Wonosobo, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Hutan habis dibabati, sumber air hilang, dan keagungan Telaga Warna pun terancam.

Begitu pula kawasan wisata Bandungan, Tawangmangu, dan Baturraden, yang belum terbebas dari impitan ulah manusia. Di sana tak lagi ada kenyamanan yang utuh, sebagaimana kita hidup di pegunungan. Yang tinggal kini hanya bangunan hotel, restoran, rumah inap, dan juga lokalisasi pekerja seks komersial. Bahkan dalam perkembangan terakhir, Baturraden juga disebut-sebut menjadi rambahan narkoba.

Langkah pengendalian memang mutlak harus dilakukan, agar keseimbangan alam dan perilaku manusia bisa terjaga. Mengembangkan sebuah wilayah sangatlah penting bagi kita, apalagi dikaitkan dengan kebutuhan hidup (pembangunan) daerah. Jika lepas kontrol, bukan hasil yang diperoleh, tapi bencana berkepanjanganlah yang akan didapatkan.

Mulai Merangkak

Dari bisik-bisik dengan sejumlah petugas di objek wisata Ketep, ternyata pengaruh industri pariwisata itu sudah mulai terasa. Dulu, harga tanah di sana masih sangat murah. Seperti halnya tanah pegunungan lain, harganya berkisar Rp 10.000-Rp 15.000/m2. Itu pun kalau lokasi tanahnya bagus. Kini harga tanah di sana mulai merangkak menjadi sekitar Rp 200.000/m2.

Bayangkan, dalam dua tahun saja sudah mampu memengaruhi kondisi di sana. Jika tidak dikendalikan, tentunya bisa memengaruhi kondisi masyarakat tradisional. Memang perlu membangun sarana dan prasarana wisata sebagai unsur penunjang sebuah objek wisata yang ditawarkan. Tetapi jika tanpa kendali, dampaknya akan menjadi sangat buruk terhadap lingkungan.

Bandungan, Baturraden, maupun Tawangmangu yang sudah penuh sesak seperti itu, pada saatnya nanti bisa menimbulkan bencana alam. Bukan hanya tanah longsor seperti yang ditakuti selama ini, tetapi juga persoalan sumber air, ekosistem, dan aspek kehidupan lainnya.

Mengenai Ketep, diperlukan keterlibatan Pemkab Magelang sebagai pemilik untuk mengatur keseimbangan alam di sana. Buatlah grand design yang terencana, serta peraturan berupa perda dan aturan lainnya yang melindungi daerah ini.

Keterlibatan berbagai dinas juga mutlak diperlukan, karena di sana pasti akan terjadi benturan berbagai kepentingan, sehingga rawan pelanggaran. Tindakan tegas dan konsekuen dalam pelaksanaan peraturan merupakan keharusan, agar tak terjadi pelanggaran yang bisa menyebabkan alam teraniaya.

Semua pihak perlu menyadari, bahwa pembangunan (modernisasi) yang dilakukan di segala lapisan kehidupan pasti membawa dampak negatif. Hanya saja, yang perlu dilakukan, sebisa mungkin dampak negatif itu diminimalisasi. Setidaknya dengan mempertahankan budaya yang positif, diharapkan semua pihak dapat memperlakukan alam secara beradab.

Begitu pula dengan Ketep yang sejak awal menawarkan wisata alam, harus menjaga misinya. Jangan sampai bergeser karena semata-mata ingin berkembang, namun melupakan misi. (48)