Lebih Baik Mencoblos Nama Caleg

GROBOGAN - Pemilu 2004, kata Sekretaris LSM Hizib Grobogan Hendro Santoso SH, lebih memihak partai politik. Sebab, bila suara calon anggota legislatif (caleg) tidak dapat memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP) di satu daerah pemilihan, suara yang diperolehnya langsung dimasukkan ke partai. Caleg dengan nomor urut awal, meskipun kualitasnya kurang, bisa menjadi calon terpilih.

''Caleg pada nomor urut jadi tidak usah kampanye bisa mendapatkan kursi. Tetapi caleg nomor urut sepatu yang ingin terpilih, harus bekerja keras mengejar suara untuk memenuhi BPP. Padahal, untuk mendapatkan BPP dalam jumlah belasan ribu tidak mudah. Inilah kelemahan sistem proporsional terbuka,'' kata Hendro Santoso, kemarin.

Karena itu, dia menyarankan lebih baik memilih nama caleg plus tanda gambar daripada tanda gambarnya saja. Sebab, cara itu lebih demokratis, karena dapat menilai kualitas caleg secara langsung.

Menurut dia, caleg nomor urut jadi lebih banyak hasil rekayasa partai. Sebab, yang didudukkan di sana bukan hasil pemilihan di tingkat partai yang demokratis, terbuka dan transparan. Mereka hasil keputusan tim yang ditunjuk.

Direncanakan kelemahan itu akan diinventarisasi KPU guna bahan perbaikan Pemilu 2009. Demikian pula mengenai kuota caleg perempuan 30% yang kini dianggap kuota ''dagelan''.

Dia mengakui, untuk mendapatkan BPP di daerah pemilihan tidak mudah. Sebab, jumlah yang dicari terlalu besar, mencapai belasan ribu suara. Padahal, untuk mencari 2.000 - 5.000 suara di setiap daerah pemilihan saja sulitnya bukan main, kecuali mereka yang sebelumnya sudah dikenal publik seperti pengurus ormas. Tetapi caleg yang semula orang biasa atau tingkat ketokohannya kurang dikenal, mustahil mendapatkan dukungan dalam jumlah besar.

Dia menambahkan, Pemilu 2004 tak jauh berbeda dari pemilu sebelumnya, yaitu bersifat langsung umum, bebas dan rahasia. Tidak ada tekanan harus memilih salah satu partai. Tentu saja partai yang dianggap memihak kepentingan rakyat itu yang dipilih.

Ketua KPU Grobogan Ir Djati Purnomo mengakui kelemahan dalam tahapan Pemilu 2004 ataupun pelaksanaannya akan diinventarisasi guna bahan perbaikan untuk pemilu dengan sistem distrik. (A23-63k)