Operasional KPU dan Panwas Rp 3,4 M

BANJARNEGARA- Selain untuk menunjang operasional KPU dan Panwas Pemilu, ABPD II Kabupaten Banjarnegara juga mengalokasi anggaran Rp 3,4 miliar untuk pengamanan pesta demokrasi itu. Anggaran itu dikelola Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP).

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi pengamanan pemilu tahun 2004 di aula Mapolres, kemarin. Rapat dipimpin Kapolres AKBP Drs Widiyanto Poesoko SH. Hadir Ketua KPU Wahyu Setyawan SSos, Wakil Ketua Panwas Gugus Risdaryanto SSos, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Yusman Irianto SSos, dan para camat sekabupaten.

Yusman Irianto menyatakan anggaran itu antara lain untuk perekrutan 7.400 orang calon keamanan rakyat (kamra), termasuk memberikan pelatihan, pakaian seragam lengkap, dan uang operasioanl saat pencoblosan.

Dia berasumsi tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Banjarnegara 2.677 lokasi. Satu TPS membutuhkan minimal dua orang kamra, sehingga tenaga pengamanan langsung pemilu diperkirakan lebih dari 7.000 orang.

Bantu Melatih

Kapolres Drs Widiyanto Poesoko SH mengatakan, jauh hari Polres sudah mengajukan anggaran Rp 2,6 miliar ke APBD 2004. Rencananya untuk merekrut dan melatih sekitar 4.000 orang kamra beserta seragam lengkap. ''Sejauh ini belum ada jawaban. Ternyata anggaran sudah dikelola Kantor Kesatuan Bangsa.''

Dia tak mempermasalahkan instansi mana yang mengelola anggaran itu. Yang pasti Polres siap membantu pemerintah merekrut dan melatih kamra. Sebab, anggaran dari Polri tak ada.

Widiyanto menuturkan Polres akan menyeleksi ketat calon kamra. Dengan syarat, calon cukup disegani masyarakat dan sehat jasmani.

''Disegani bukan berarti bekas preman atau sebutan lain. Calon harus berwibawa dan berperilaku baik di lingkungannya. Sebab, mereka akan bekerja penuh menjaga TPS saat pencoblosan,'' ujar dia. (A9-20g)