Pembuatan KTP Massal Disorot DPRD

REMBANG -Fraksi-fraksi DPRD menyoroti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) massal. Mereka menilai pembuatan KTP itu amburadul. Hasil cetak foto buram, bahkan tak sedikit seperti "lutung kesarung".

Sorotan dikemukakan melalui pandangan umum terhadap rancangan APBD 2004 dalam sidang kemarin. Fraksi PDI-P melalui Suparyanto Bsc dan Fraksi PPP melalui K Zamrodji menyatakan kecewa atas proyek KTP massal. Mereka mengatakan, rekanan yang mengerjakan proyek itu harus dimintai pertanggungjawaban.

Banyak data dalam KTP salah. Misalnya, nama, alamat, dan tanggal lahir. Sampai sekarang pun banyak warga belum menerima KTP. Padahal, mereka sudah membayar lunas.

Karena itu kedua fraksi menyatakan Bupati H Hendarsono harus secepatnya meminta pertanggungjawaban pelaksana proyek. Sebab, masyarakat sudah dibebani biaya lumayan mahal. Yakni, Rp 5.000/KTP.

Bantuan Desa

Fraksi PDI-P juga meminta Bupati mengakomodasi usulan Paguyuban Kepala Desa Guru Pandowo soal permohonan bantuan dana untuk desa minimal Rp 50 juta/desa. Itu sangat penting karena bisa membantu perangkat desa yang tak mendapat bengkok.

Fraksi PPP juga menyoroti rancangan APBD yang kurang tepat. RAPBD 2004 Rp 256.644. 775.000. "Namun pengeluaran untuk belanja daerah Rp 257.791,049.000. Berarti ada defisit Rp 1.146.274.000."

Cara itu memang diperbolehkan. Namun defisit cukup besar sangat membahayakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi lebih baik pos cadangan diperbesar.

M Zaenal Amroni dari Fraksi PKB mengatakan, RAPBD 2004 terlalu kecil. Angka yang tertuang dalam RAPBD Rembang, kata dia, di bawah perolehan DAU Kabupaten Grobogan.

Karena itu FPKB meminta belanja daerah benar-benar diperhitungkan dengan cermat untuk menghindari tumpang-tindih penganggaran. Fraksi ini meminta pemerintah mampu menjawab tantangan untuk menggali pendapatan sebanyak-banyaknya.

H Ali Imron dari Fraksi Partai Golkar menyatakan banyak gedung SD rusak. Adapun Ahmat Ali dari Fraksi TNI/Polri menyoroti pengawasan keamanan di pantai yang kurang. (jl-49g)