logo SUARA MERDEKA
Line
 Berita Utama Minggu, 4 Januari 2004  
Line

Anak dan Menantu Haz Caleg Jadi

JAKARTA--Gerakan moral menolak politikus hitam terus bergulir. Namun Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz tidak gentar menghadapi gerakan aktivis mahasiswa dan ormas itu, karena caleg partainya merupakan orang terbaik sehingga tak ada yang masuk kriteria politikus busuk.

Hal itu disampaikan Haz menjawab pertanyaan wartawan setelah marak gerakan antipolitikus hitam atau busuk yang dideklarasikan sejumlah LSM, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. ''Silakan saja, terserah pada rakyat. PPP terbaik semua,'' kata Hamzah Haz seusai membuka Rakornas Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2), di Jakarta, kemarin.

PPP menyerahkan 169 nama calon anggota DPR RI kepada KPU pada 29 Desember lalu, 131 orang di antaranya (21%) merupakan caleg perempuan. Itu berarti di bawah ketentuan UU Pemilu yang mensyaratkan caleg perempuan paling tidak 30% seluruh caleg. ''Silakan rakyat menilai semua caleg yang akan dipilih dalam Pemilu 5 April 2004.''

Komposisi caleg PPP berasal dari kalangan cendekiawan, politikus, kapten kapal, artis, purnawirawan TNI, pasangan suami istri, pasangan suami istri plus anak, anak tokoh partai, dan anggota partai lain.

Nama Hamzah Haz tidak termasuk dalam daftar caleg itu, tetapi sejumlah nama staf khususnya di Sekretariat Wapres masuk, seperti Lukman Hakim Hasibuan, Said Budairy, Laode Kamaluddin, dan Lukman Hakiem.

Anak Hamzah Haz, Nur Agus Haz masuk dalam caleg urutan nomor dua dari daerah pemilihan DKI Jakarta I, sedangkan menantunya, Musa Ichwanshah masuk dalam caleg urutan nomor satu dari daerah pemilihan Sumatera Utara II.

Menneg Koperasi dan UKM Ali Marwan Hanan yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP tidak masuk dalam daftar caleg, tapi dua staf khususnya, Lena Mariana Mukti dan Rahman Syagaf, yang juga fungsionaris DPP PPP, masing-masing menjadi caleg dari DKI Jakarta I dan Jawa Barat V.

Mantan Ketua Umum Partai Kedaulatan Ummah (PKU) Asnawi Latief langsung di urutan nomor 1 caleg PPP dari daerah pemilihan Jawa Timur I, begitu pula anggota Partai Masyumi Ridwan Saidi berada di caleg PPP dari daerah pemilihan DKI Jakarta I.

Adapun Isa Muchsin yang masih menjadi Ketua Partai Kejayaan Demokrasi (Pekade) masuk menjadi caleg PPP dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX. Dari kalangan artis penyanyi atau sinetron, tercantum nama Emilia Contessa, Denada, Rachman Yacob, dan Nani Wijaya.

Pasangan suami istri Tosari Widjaya yang juga Wakil Ketua DPR-RI dan Machushoh Widjaya masing-masing tercantum dalam daftar caleg untuk daerah pemilihan Jawa Timur II dan Jawa Timur VII.

Selain itu, Sekretaris Umum PHP DPP PPP Yunus Yosfiah yang juga mantan menteri penerangan berada di nomor urut 1 daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, sedangkan istrinya, Hj Antonia Ricardo berada di nomor urut 2 untuk daerah pemilihan NTT II.

Rakornas LP2 PPP akan berlangsung hingga hari ini, Minggu (4/1), diikuti fungsionaris DPP PPP dan DPW PPP seluruh Indonesia. Rapat itu membahas antara lain soal manajemen kampanye dan upaya pemenangan PPP dalam Pemilu 2004.

Bergulir

Gerakan yang menyerukan agar masyarakat tidak memilih politikus busuk dalam pemilu mendatang terus bergulir. Sukses pemilu, sesuai kesepakatan mahasiswa dari Aceh sampai Papua, adalah tidak berkuasanya kembali para politikus busuk.

Para mahasiswa dalam aksinya tak menyebut-nyebut fenomena masuknya sejumlah mantan aktivis mahasiswa angkatan 1998 yang menumbangkan mantan Presiden Soeharto sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Mereka yang mau masuk Golkar itu antara lain berasal dari Forkot dan Famred.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Dr La Ode Ida mengatakan, para politikus hitam diakui perlu diperkenalkan agar masyarakat mengetahui track record mereka. Dengan begitu, para pemilih pemilu nanti bisa mempertimbangkan untuk memilih kembali menjadi anggota legislatif.

''Pemilih pemilu nanti perlu mengetahui track record para calon legislatif (caleg) sekarang, karena dengan seleksi sosial itu diharapkan terpilih orang-orang terbaik untuk mengelola bangsa ini ke depan.''

Dia mengakui, isu politikus hitam sedang mengemuka. Sebab, hal itu cukup sensitif dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan perbaikan pengelolaan pemerintahan ke depan. Asumsinya, yang menentukan kebijakan adalah orang-orang yang diharapkan baik.

''Untuk menghadirkan orang-orang baik itu, kali pertama harus memperkenalkan orang-orang tidak baik, yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat atau mereka yang berlumuran kotoran karena membiarkan KKN," ujarnya.

Laode yang juga pengajar Universitas Negeri Jakarta itu mengakui, dengan gerakan moral seperti itu, diharapkan ada seleksi sosial terhadap para caleg dan kelak rakyat bisa memilih orang yang terbaik.

Kriteria politikus hitam, kata La Ode Ida, adalah orang-orang yang membiarkan praktik KKN, bahkan sekaligus turut memperkaya diri dalam pengelolaan pemerintahan dengan memanfaatkan kekuasaan atau kedudukannya.

Ia mengatakan, partai-partai yang terancam dalam gerakan moral tersebut pada umumnya partai besar yang berkuasa di pemerintahan sekarang. Parpol besar itu tampak terlibat dan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Mmreka secara langsung atau tidak langsung membiarkan praktik KKN berlangsung atau sekaligus terlibat juga dalam praktik itu.

''Mereka membiarkan KKN berlangsung dan mereka menoleransi itu, bahkan mereka turut memperkaya diri dalam pengelolaan pemerintahan," ujarnya.

Dia mengatakan, parpol besar ini sedang mencantumkan caleg yang tergolong politikus hitam, bahkan berada pada nomor jadi. Padahal, mereka sebelumnya menempati posisi di berbagai tingkatan stategis di legislatif yang cenderung sudah merusak sistem dan tatanan pemerintahan.

''Caleg parpol besar sekarang adalah orang-orang yang tercemari dan terkontaminasi dengan isu-isu politik busuk, baik menyangkut isu keuangan, kekuasaan, maupun moral sosial. Mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya, sehingga implikasinya pada masyarakat tidak terperhatikan.''

Karena itu, La Ode memandang perlunya pendidikan politik kepada masyarakat pemilih untuk mencoba memperkenalkan orang-orang yang tergolong politikus hitam dan putih. ''Harus ada pemetaan antara politikus busuk dan tidak busuk di berbagai daerah di Indonesia dengan cara membuat indikator para caleg dan diumumkan ke publik,'' ujarnya.(di-18c)


Berita Utama | Bincang - Bincang | Semarang | Karikatur | Olahraga | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA