Mengerem Ekonomi Biaya Tinggi

- Pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini. Dengan demikian, tarif yang berlaku adalah seperti ketentuan PLN pada triwulan III tahun 2003. Keputusan Presiden Megawati ini tentu melegakan kita semua. Betapa berat beban akibat kenaikan berturut-turut tarif dasar listrik selama setahun terakhir ini. Dan, itu dirasakan tidak saja oleh ibu-ibu rumah tangga tetapi juga dunia usaha. Maklumlah, kebutuhan energi listrik relatif besar dan vital. Dan, bila pengaruhnya sudah sampai pada pembengkakan pengeluaran rutin bulanan, maka otomatis mengurangi daya beli riil dan juga ongkos produksi bagi perusahaan. Efek selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa akibat tekanan biaya produksi tersebut.

- Kebetulan, tahun 2003 kenaikan itu tidak hanya terjadi pada tarif listrik. Tarif pulsa telepon dan bahan bakar minyak (BBM) juga mengalami penyesuaian harga, untuk tidak menyebut kenaikan. Masyarakat memprotes dan berunjuk rasa di mana-mana menentang kebijakan tersebut. Akan tetapi pemerintah bergeming. Rupanya pilihan yang harus dilakukan memang serbasulit. Akhirnya, kenaikan tarif listrik dan lain-lain hanya ditunda namun tidak dibatalkan. Selain itu, proses kenaikannya dilakukan sampai tiga tahap agar tidak begitu dirasakan. Ini pun merupakan bagian dari pemenuhan faktor psikologis. Sebab, sampai akhir tahun ketika kenaikan sudah terjadi dalam lonjakan persentase yang relatif besar, beban itu tetap berat dirasakan.

- Kita masih bersyukur, kenaikan harga barang-barang dan jasa bisa dikendalikan. Laju inflasi selama setahun bisa ditekan menjadi hanya 5,06%. Ini prestasi luar biasa bila melihat banyaknya komponen vital produksi seperti listrik dan BBM yang mengalami kenaikan signifikan. Efisiensi bisa jadi dilakukan dan itu baik bagi sebuah perekonomian. Akan tetapi, bagaimana bila yang terjadi ternyata adalah penurunan tingkat keuntungan karena mempertahankan harga semata-mata demi menjaga pangsa pasar. Inilah yang dikhawatirkan, sebab pasti dampaknya juga pada penurunan kesejahteraan karyawan. Sejauh ini belum ada gambaran riil mengenai hal tersebut. Namun, kenyataan banyaknya perusahaan yang tak mampu bersaing dan gulung tikar tak bisa ditutup-tutupi.

- Kalau pada tahun 2004 kebijakan kenaikan harga komoditas strategis seperti BBM dan tarif listrik mulai dihentikan, itu sangatlah tepat. Terlalu berat beban yang akan dipikul bila terus-menerus masyarakat harus menghadapi tekanan ekonomi biaya tinggi. Sebagian dari kita tentu menduga ada alasan politis di balik kebijakan tersebut. Maklumlah, tahun ini pemilihan umum akan digelar. Pemerintah dan partai politik yang sedang berkuasa pastilah berusaha menarik simpati dengan berusaha mengeluarkan kebijaksanaan yang populer. Menaikkan tarif listrik atau BBM pada situasi sekarang jelas berisiko tinggi. Kekecewaan masyarakat akan dimanifestasikan pada pemilihan suara kelak. Karena itu, wajar bila argumen politik menjadi pertimbangan utama.

- Apakah kebijakan itu murni didasarkan atas pertimbangan rasional atau didorong oleh motif politik, yang penting masyarakat termasuk dunia usaha akan merasakan manfaatnya. Kepastian, pada sisi lain akan memberikan harapan baru serta memudahkan dalam membuat perencanaan. Bisa jadi ini juga membantu perbaikan iklim usaha. Bagi masyarakat kebanyakan, terutama mereka yang berpenghasilan kecil, sudah waktunya diberi perhatian lebih besar terutama dalam perbaikan kesejahteraan. Pengusaha bisa lebih longgar dan kenaikan upah minimum atau gaji sangat mungkin. Sementara itu, daya saing produk-produk kita bisa lebih ditingkatkan. Selama tahun 2003, daya saing itu menurun terbukti dengan melemahnya kinerja ekspor.

- Upaya mengerem ekonomi biaya tinggi tak cukup dengan pengendalian stabilitas moneter seperti menekan inflasi, memperkuat kurs rupiah, dan menurunkan suku bunga. Faktor-faktor itu diakui atau tidak cukup berpengaruh. Masalahnya, ekonomi biaya tinggi juga diakibatkan oleh faktor-faktor nonekonomi yang sering disebut dengan black economy. Sudah banyak diulas soal pungutan liar dan sebangsanya, namun kita belum mampu menemukan terapi jitu untuk mengatasinya. Di samping itu, tekanan ekonomi biaya tinggi bisa berasal dari luar negeri. Global high cost economy seperti aksi terorisme, wabah SARS dan lain-lain masih akan menjadi ancaman. Sementara itu di dalam negeri, ongkos sosial politik pemilihan umum bisa jadi ikut membuat panas perekonomian.