SBY dan Yusril Tak Akan Mundur

• Tunggu Pemilu April

SURABAYA- Kapan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatannya, seiring dengan pencalonan dirinya sebagai capres Partai Demokrat? Ternyata hingga kemarin, SBY belum pernah menyatakan mundur dari jabatan Menko Polkam, kendati informasi pencapresan dirinya oleh Partai Demokrat sudah berembus kuat. "Saya belum pernah menyatakan mundur," tegasnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (2/1).

Sementara itu, Ketua DPR Akbar Tandjung kembali menegaskan, para menteri Kabinet Gotong Royong yang resmi dicalonkan sebagai presiden (capres) pada Pemilu 2004 sebaiknya mundur dari jabatan. Hal itu dikatakan Akbar di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Jumat (2/1).

"Jika resmi menjadi capres, ya harus menyatakan diri mundur. Bila belum resmi bisa saja seperti Jusuf Kalla. Namun kalau Jusuf Kalla resmi lolos konvensi, ya dia mesti mundur karena memang tidak pantas capres resmi masih di kabinet. Padahal, nanti akan berhadapan dengan presiden dalam pemilu. Jadi, sebaiknya dia membebaskan diri," papar Akbar.

Akbar menyarankan sebaiknya pengunduran diri setelah pemilu legislatif. "Saya nggak tahu kapan resminya mundur. Bila dari tahapan pemilu, ya mungkin setelah adanya pemilu legislatif, karena baru ketahuan partai yang lolos electoral threshold. Kalau partai yang mencalonkan dia jadi capres lolos electoral threshold, ya dia harus mundur," ujar Akbar Tandjung.

Sikap SBY yang belum mau mundur tersebut juga diikuti Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Dia menekankan tidak akan mundur dari kabinet meskipun dicalonkan sebagai presiden dalam Pemilu 2004.

"Saya rasa apa yang dikatakan Pak Susilo untuk mundur itu belum final," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi di gedung DPR MPR, kemarin.

Lebih lanjut Yusril mengemukakan, dalam sebuah kabinet yang merupakan bentuk sebuah koalisi adalah wajar saja bila ada anggota kabinetnya yang mencalonkan diri sebagai presiden. "Jadi tidak usah diperdebatkan, apakah seorang menteri yang akan mencalonkan diri sebagai presiden harus mundur atau tidak mundur dari kabinet," tandas Yusril.

Yusril mengemukakan, yang harus mundur dari kabinet adalah menteri yang berada dalam satu partai dengan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Saat ditanya tentang kepastiannya mencalonkan diri sebagai presiden, Yusril mengatakan, keputusan untuk tetap maju atau tidak, akan diputuskan setelah pemilu legislatif mendatang.

Tak Ada Niat

Sementara itu, lebih jauh SBY mengaku heran dengan santernya berita yang menyatakan dirinya akan mundur dari jabatan menko polkam sehubungan dengan pencalonannya sebagai capres.

SBY justru ingin bertanya-tanya, kenapa ada informasi seperti itu. Siapa yang mengekspos dan dari mana sumbernya.

"Tak ada niat saya dalam mengemban tugas sekarang ini mengundurkan diri dari jabatan. Sebab, saya merasa bertanggung jawab dan harus mencurahkan konsentrasi sepenuhnya sebagai menko polkam," ungkapnya yang datang ke Surabaya untuk mengadakan pertemuan dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Firman Gani dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen AD Sikki.

Tujuannya, membahas situasi keamanan Jatim menghadapi Pemilu 2004. Pertemuan di Gedung Mapolda Jatim Jalan A Yani Surabaya.

Mantan Kaster TNI itu mengemukakan, pengunduran dirinya sebagai menko polkam baru dilakukan bila dia telah memutuskan ikut dalam pemilihan presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2004 nanti.

"Dan berdasarkan UU, apabila seseorang mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu sesuai dengan etika politik yang diatur UU," jelasnya.

Kapan itu? SBY menguraikan, pencalonan presiden dan wapres baru dilaksanakan pada 1-7 Mei. Dengan demikian, temponya lebih kurang sebulan setelah pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan DPD yang akan digelar 5 April.

"Dan untuk konteks sekarang, tak ada pikiran apa pun pada diri saya untuk mundur dari jabatan. Sebab, saya berniat menjalankan tugas secara sungguh-sungguh," tandasnya.

Soal pertemuannya dengan Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya, SBY menjelaskan, Pemerintah Pusat berharap agar pemilu di daerah berjalan damai, tertib, dan lancar.

Jatim dengan jumlah penduduk lebih kurang 35 juta jiwa mendapat perhatian soal pengamanan menjelang dan selama Pemilu 2004 berlangsung.

Jatim memiliki kompleksitas permasalahan, sarat isu, dan memiliki kerawanan tertentu.

"Faktor-faktor yang bisa menghambat jalannya pemilu di sini harus diantisipasi sedini mungkin dengan perencanaan yang matang," tegas SBY.(G14, F4,dtc-69j)