"Perempuan Kurang Dipercaya"

SALATIGA - Jaminan keterwakilan perempuan seperti diatur dalam Pasal 65 (1) UU Pemilu, ternyata tidak mengikat. Dilaksanakan atau tidak ketentuan tersebut sangat tergantung pada garis kebijakan partai. Hal itu diungkapkan anggota KPU Jateng Ida Budhiati SH, Jumat (2/1) ketika menjadi pembicara dalam seminar sehari "Kesiapan Perempuan di Pemilu 2004" di Hall Pemkot Salatiga.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh KPU Salatiga. Dari 40 caleg perempuan yang diundang, yang hadir tak sampai 25 orang. Bahkan, caleg perempuan dari parpol besar tak terlihat hadir. Dua pembicara lainnya adalah Ketua KPU Salatiga Kiai Drs Tamam Qaulany dan Salma Safitri Rahayaan SH dari Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) Jakarta.

"Sistem pemilu itu cukup rumit," tegas Ida.

Terutama, lanjut dia, bagi perempuan dan anggota masyarakat pemilih yang tingkat pendidikannya rendah atau tidak memiliki kemampuan membaca. "Kemudian, masih banyak pemilih bahkan pemilih perempuan, yang kurang memercayai kepemimpinan perempuan," ujarnya.

Fakta telah membuktikan bahwa DPR yang anggotanya didominasi oleh laki-laki, ternyata tidak membawa perbaikan kehidupan bagi rakyat.

Argumen sama juga disampaikan oleh Salma Safitri Rahayaan. Misalnya dalam penyusunan APBN tahun 2002 lalu, jumlah anggaran untuk pertahanan dan keamanan jauh lebih banyak dari pada anggaran untuk mengurusi masalah perempuan. Anggaran militer mencapai sekitar 15%, sedangkan anggaran yang bersentuhan dengan perempuan hanya sekitar 4,73%.

"Mengapa ini terjadi, karena yang duduk di DPR RI khususnya di Komisi VII lebih banyak kaum laki-laki daripada perempuan," tandasnya.(A2-84k)