
| Sabtu, 3 Januari 2004 | Jawa Tengah - Pantura |
''Jangan Lemparkan Bola Panas''BREBES-Penyerahan daftar nama calon legislatif dari parpol ke KPU, ternyata memunculkan problema baru. Sebab, sebagian besar parpol tidak menyertakan nomor urut caleg yang diajukan. Akibatnya, banyak caleg datang ke KPU menanyakan nomor urut tersebut. Di antara mereka tak sedikit mencak-mencak ke petugas KPU. Ketua KPU Wahyudin Noor Ally, kemarin ketika dimintai komentar mengatakan, sesuai dengan blanko model BB yang dikeluarkan KPU, parpol yang mengajukan nama calon harus disertai penempatan nomor urut pada calon. Namun hingga kini, sebagian besar parpol yang telah mengajukan daftar nama berikut persyaratan (blanko BB) ternyata sengaja dikosongkan. ''Saya tidak tahu, mengapa hal itu tak dipatuhi. Jika demikian, parpol sama halnya melempar bola panas ke KPU. Sebab, para caleg bukannya menanyakan hal ini ke induk partai, melainkan justru datang ke KPU,'' katanya. Dalam pengisian blanko BB, hanya Partai Golkar yang adiministrasinya paling tertib. Salain mengisi nomor urut, tiap calon yang diusulkan, pada persyaratannya dilampirkan daftar nama yang dari nomor satu sampai sekian di tiap daerah pemilihan. Jika semua perpol seperti itu, dia yakin, para caleg tak berdatangan ke KPU. Tidak dicantumkannya nomor urut tersebut, dapat menimbulkan tanda tanya baik bagi masyarakat maupun caleg. Apabila persoalan itu dibiarkan berlarut-larut, dia khawatir itu merupakan langkah pembohongan kepada kader mereka. Masih Diteliti Kini KPU masih meneliti persyaratan berkas caleg dan baru berakhir 12 Januari. Setelah itu bila persyaratan tetap belum dipenuhi, KPU akan mengembalikan pada parpol bersangkutan. Batas waktu pengembalian sampai 19 Januari. Secara terpisah Ketua DPC PPP, H Muhajir M Ardian BSc mengatakan, dalam pengajuan daftar nama caleg, PPP mengajukan secara kolektif 44 nama. Para caleg juga difasilitasi dalam pembuatan persyaratan, termasuk biaya ditanggung partai. Dana untuk persyaratan parpol diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan anggota DPRD yang duduk fraksi. Tentang alasan mengapa biaya ditanggung partai? Muhajir mengatakan, hal tesebut dilakukan dalam rangka mencari kader berpotensi. Jangan sampai ada kader berpotensi dan tak mampu, malah tidak bisa diajukan dalam daftar nama caleg. ''Kan kasihan, mau jadi caleg saja harus mengeluarkan biaya general check-up dan sebagainya yang berjumlah tidak sedikit,'' paparnya. Kader yang diajukan PPP hampir 60% berusia di bawah 40 tahun (35 orang). Selebihnya usia 40 sampai 50 tahun tujuh orang dan dua orang berusia di atas 50 tahun.(wh-17s) |