Semarang, Refleksi Sebuah Pembangunan Kota

- Bagaimana wajah pembangunan Kota Semarang selama 2003? Berbagai ulasan muncul di media yang pada hakikatnya berupaya merefleksi problem-problem perkotaan dan memprediksi apa yang harus dituntaskan tahun depan. Problem mendasar sebuah kota pada intinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup warganya. Karena itu, mulai dari penyediaan infrastruktur, pelayanan birokrasi hingga menciptakan iklim usaha yang kondusif selalu menjadi tantangan. Bagaimanapun masyarakat menjadi subjek sekaligus objek. Persoalan lain adalah soal kebijakan pemerintah yang masih selalu menimbulkan dilema. Di satu sisi pemerintah butuh dana besar untuk mencukupi kebutuhan, sedangkan di sisi lain masyarakat tak boleh terbebani terlalu banyak.

- Problem terpenting yang belum tuntas menyangkut infrastruktur yakni terutama belum adanya fasilitas terminal induk yang memadai. Rencana pembangunan terminal terpadu di Mangkang masih jauh dari penyelesaian. Tampaknya pembangunan fasilitas yang satu ini perlu dikebut dan diprioritaskan pada 2004. Agak aneh memang, Semarang sebagai ibu kota malah belum memiliki terminal besar dan memadai seperti di kota-kota lain. Pekerjaan rumah yang belum selesai seperti pelebaran jalan di Ngaliyan menjadi catatan tersendiri. Betapa rumit dan kompleks permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota. Namun, kita seperti tak sabar lagi. Syukurlah banyak jalan-jalan kecil di kampung yang mulai mulus berkat swadaya masyarakat ditambah bantuan Pemkot.

- Tampaknya tidak ada yang terlalu spesifik dan menonjol selama 2003. Itu bukan berarti suatu kesalahan, melainkan bisa jadi keterbatasan. Lihatlah bagaimana Pemkot masih kewalahan dengan problematika sosial, seperti menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) dan anak-anak jalanan yang makin tersebar di berbagai sudut kota. Penataan PKL menjadi problem khas sebuah kota. Namun, untuk Semarang ada catatan, yakni toleransi yang diberikan tampaknya terlampau besar. Sementara itu, konsep penataan belum pernah dijelaskan secara terbuka. Ada kesan banyak mengalah dan ikut arus perkembangan yang makin sulit terbendung. Akibatnya, sudut-sudut kota menjadi belantara PKL baru dan akhirnya mengurangi keindahan dan ketertiban.

- Simpanglima dan pengembagan kawasan di sekitarnya masih akan menjadi permasalahan serius pada tahun depan. Memusatnya keramaian di kawasan itu makin memuncak dengan bertambahnya pusat-pusat perbelanjaan dan hotel. Sayang hal itu kurang diimbangi dengan pengadaan sarana perparkiran. Lagi-lagi infrastruktur terabaikan. Jangan lagi kita bertanya soal hak pejalan kaki yang sekarang nyaris hilang sama sekali. Bahkan, PKL bisa menggelar dagangan dengan bebas menyita bahu jalan. Apakah ini cermin dari sebuah kebijakan populis ataukah ketidakberdayaan menghadapi situasi. Kita boleh bangga atau justru sedih ketika disebutkan Kota Semarang tak akan seperti DKI yang berani main gusur PKL dan penghuni rumah liar tanpa pandang bulu.

- Para perencana pembangunan kota dan pengambil keputusan sering tak berdaya menghadapi hukum pasar atau kekuatan pemodal. Lihatlah bagaimana Pemkot masih selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan ruilslag dan lain-lain. Semua serbadilematis. Di satu sisi investor adalah raja dan menjadi rebutan di mana-mana. Namun, menyelamatkan tata ruang dan pemanfaatan lahan sesuai dengan aturan juga bukan sesuatu yang gampang ditawar. Siapa yang akhirnya menang? Biasanya pemilik modal. Wali Kota berusaha mencari dalih atau memang alasan yang juga masuk akal untuk menerima rencana-rencana bisnis semacam itu. Pengembangan kota bagaimanapun membutuhkan modal dan sayang modal itu tak mudah diarahkan.

- Ke depan upaya menyebar pusat-pusat keramaian haruslah makin didorong dengan segala konsekuensinya. Sekadar memusat di Simpanglima dan sekitarnya justru akan menambah problem buruk perkotaan seperti menjamurnya PKL dan berkeliarannya anak jalanan termasuk pekerja seksual. Konsentrasi lebih baik diarahkan kepada pemenuhan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan penanganan kasus-kasus sosial seperti PKL dengan tegas tanpa kehilangan unsur-unsur kemanusiaan. Semudah itukah? Jelas tidak. Menjelang pemilu semua ingin cari aman termasuk menonjolkan kebijakan populis yang sebenarnya justru berdampak negatif. Jadi, apakah pembangunan kota tahun depan justru lebih lemah dari sisi penegakan disiplin dan aturan?