logo SUARA MERDEKA
Line
  Rabu, 31 Desember 2003 Sala  
Line

Coblos Foto Caleg Saja Tak Sah

KLATEN- Tampaknya pemilihan calon anggota legislatif (caleg) secara langsung belum disosialisasikan secara merata kepada calon pemilih di Klaten. Sebagian besar masih belum paham, seperti apa bentuk kartu suara nantinya. Bahkan, ada yang belum tahu bahwa di dalam kartu suara akan ada foto caleg yang akan dipilih.

''Saya pikir cara nyoblosnya seperti pemilu yang dulu-dulu, cuma jumlah partainya saja yang banyak. Ooo ... ternyata sekarang lain to, saya malah belum tahu,'' ujar Imah (60), warga Klaten selatan yang sudah beberapa kali ikut pemilu.

Wanita setengah baya itu merupakan gambaran dari sebagian warga Klaten yang belum terjamah sosialisasi Pemilu 2004.

Ketidaktahuan masyarakat itu dimaklumi oleh Kepala Subpelayanan Masyarakat dan Umum Sekretariat KPU Klaten Bambang Sutopo. Dia mengemukakan, hal itu akibat kekurangan sosialisasi tentang tata cara pemilihan kepada masyarakat.

Dia menjelaskan, dalam pemilu mendatang, rakyat bisa langsung memilih caleg sesuai dengan keinginannya. Dalam kartu suara Pemilu 2004, gambar atau logo partai akan dicetak di atas foto-foto caleg partai tersebut. Pemilih bisa memilih caleg sesuai keinginannya dengan mencoblos tanda gambar partai dan foto caleg.

''Bila yang dicoblos hanya foto calegnya saja, maka kartu suara itu tidak sah. Namun, kalau yang dicoblos gambarnya saja malah sah. Jika ingin memilih caleg dengan sah, ya harus mencoblos tanda gambar dan foto caleg sekaligus,'' ujar Bambang Sutopo di Sekretariat KPU, kemarin.

Perhitungan suara untuk penentuan kursi dilakukan dengan menghitung kartu suara sah yang mencoblos caleg tertentu, tidak bergantung pada nomor urut caleg. Hanya, bila yang dicoblos hanya tanda gambar saja, maka penentuan caleg dilakukan berdasarkan nomor urut yang ditentukan partainya.

''Walaupun caleg itu bernomor besar, bila yang mencoblos fotonya secara sah ada 18.000 pemilih maka dia berhak mendapatkan kursi DPRD Klaten. Jadi, nomor urut yang ditentukan partai tidak terlalu berpengaruh dalam hal ini,'' jelas Bambang Sutopo.

Dana Kecil

Pada sisi lain, ternyata belum adanya sosialisasi cara-cara memilih dalam Pemilu 2004 karena ada sejumlah kendala, terutama dana. Sebab, untuk menyosialisasikan perlu dana tidak sedikit, mengingat banyak jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Klaten.

Kendala keterbatasan dana itu diakui oleh Bambang Sutopo. Dia mengemukakan, bantuan dana sosialisasi untuk 3.069 TPS yang ada baru diberikan dua kali pada Desember masing-masing Rp 10.000/TPS, tetapi sebelumnya tidak pernah.

Selain itu, panitia pemilihan kecamatan (PPK) mendapat bantuan total Rp 500.000 yang diberikan dua kali juga pada Desember, sedangkan untuk panitia pemungutan suara (PPS) memperoleh Rp 350.000. Dana itu, diakuinya kurang dari cukup untuk menyosialisasikan.

Sampai saat ini, dana bantuan yang telah dikeluarkan adalah 3.069 x Rp 20.000 ditambah Rp 500.000 x 26 kecamatan ditambah Rp 350.000 x 401 desa, yakni Rp 214,73 juta. Sebagian dari APBN, sedangkan dari APBD Klaten hanya bersifat bantuan saja.

Pada RAPBD 2003 diajukan anggaran untuk KPU Rp 300 juta, tapi hanya disetujui Rp 132 juta saja.

Kemudian dalam perubahan APBD 2003, kembali diajukan Rp 1,4 miliar tapi hanya disetujui seperempatnya saja, Rp 313 juta.(F5-14j)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA