logo SUARA MERDEKA
Line
  Rabu, 31 Desember 2003 Berita Utama  
Line

Pemilu 2004

Tak Ada UU Perlindungan Saksi

Pelapor Pelanggaran Kampanye Merasa Takut

SEMARANG - Salah satu kendala menindak pelanggaran pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah tak adanya aturan yang menjamin perlindungan saksi.

Banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu, tapi banyak pula saksi yang takut melaporkan temuan itu ke kepolisian lantaran mereka takut diteror. Akibatnya, laporan pelanggaran pemilu banyak yang tidak rampung penyelesaiannya.

Demikian diungkapkan anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Jateng Ali Purnomo, Selasa (30/12), di Semarang.

''Menghadapi kampanye pemilu nanti ketakutan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pasti terjadi. Karena itu, sekarang sebenarnya butuh peraturan perlindungan saksi agar masyarakat merasa aman ketika melaporkan pelanggaran itu. Sebelum ada UU perlindungan saksi, Panwas mengharapkan LBH Semarang bisa menjadi salah satu pihak di luar Panwas Pemilu yang melindungi saksi,'' tuturnya.

Belum Ada

Dia menyebutkan, hingga sekarang undang-undang perlindungan saksi belum ada. Meski begitu, Panwas tetap mempunyai tanggung jawab moral melindungi saksi yang melaporkan pelanggaran pemilu.

Perlindungan itu untuk sementara dalam bentuk memberi pendampingan. Dia mengatakan, pendampingan kepada para saksi itu penting agar dalam memberikan laporan mereka mantap dan kasusnya bisa tertangani.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Asep Yanuar mengemukakan, aturan untuk melindungi saksi selama ini masih terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Pemberantasan Korupsi untuk saksi kasus korupsi. ''Perlindungan khusus kepada saksi dalam kasus pelanggaran pemilu belum diatur,'' jelasnya.

Meski demikian, ujarnya, terkait perlindungan saksi pelanggaran pemilu, LBH siap melindungi dan membela kepentingan individu dan pelapor itu.

Pelanggaran Kampanye

Ali menambahkan, sekarang Panwas Pemilu Jateng terus memantau dugaan pencurian start kampanye dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh partai politik di daerah. Antara lain, di Sukoharjo, Klaten, Cilacap, Brebes, dan Pemalang.

Di Pemalang, ujarnya, kasusnya berupa dugaan pemalsuan kartu tanda anggota Partai Pelopor yang dilakukan oleh Ketua Partai Pelopor di kabupaten itu. ''Sekarang kasusnya sudah masuk ke Pengadilan Negeri karena baik polisi maupun jaksa menganggap hal itu termasuk kasus pidana umum,'' terangnya.

Lalu, di Cilacap misalnya, kasus dugaan pencurian start kampanye oleh Partai Golkar ketika Ketua Umum Ir Akbar Tandjung menghadiri acara di Cilacap.

Soal Bendera

Adapun soal pemasangan bendera partai politik sebelum masa kampanye, Ali Purnomo mengemukakan, sekarang belum ada aturan yang jelas apakah itu termasuk pelanggaran kampanye atau tidak.

Sebab, dalam Pasal 72 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan, kampanye pemilu dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum dan rapat umum, serta kegiatan lain yang tidak melanggar UU.

Dalam Pasal 1 huruf 13 dalam UU tersebut diperjelas, kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.

Persoalannya, ujar dia, berdasarkan aturan itu beberapa partai mempertanyakan apakah pemasangan bendera partai politik termasuk kampanye. Sebab, secara yuridis normatif, hal itu tidak termasuk definisi kampanye yang diartikan sebagai bentuk penyampaian program. ''Ini celah yang dimanfaatkan partai politik.''

Dia menjelaskan, beberapa kabupaten/kota yang menemukan kasus pemasangan bendera itu ada yang meneruskan ke jalur hukum.

Namun, di tingkat penyidikan dan penuntutan justru dipersoalkan mana unsur pelanggarannya karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 72 dan Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 12 Tahun 2003 itu.

Namun, Panwas berpendapat, seharusnya kasus tersebut bisa diterima dan hakim bisa menggali serta menemukan hukum kasus itu di proses persidangan. (G17-78e)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA