Pemilu 2004

Pemilu 2004 Rawan Kekerasan Massa

SEMARANG - Pemilu 2004 tetap akan diwarnai kekerasan yang melibatkan massa. Kekerasan massa itu akan muncul bila para pelaksana pemilu tidak bisa bertindak adil dan condong bertindak negatif dalam penyelenggaraan pemilu.

Adapun pelaku kekerasan dan korbannya adalah massa di kalangan akar rumput seperti yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 1999. "Pada Pemilu 1999 terjadi 33 kasus kekerasan massa. Di Jateng tentu potensi laten tersebut masih ada, hanya menunggu pemicunya untuk bisa meledak," ungkap Asep Yunan Firdaus, Direktur LBH Semarang dalam workhop "Titik Rawan dalam Pemilihan Umum 2004" di Sekretariat KP2KKN Semarang, Selasa (30/12).

Mengapa demikian? Asep mengemukakan, pada pemilu nanti massa tetap menjadi alat partai politik untuk mencapai tujuan politik, meski dengan mengorbankan massa partainya sendiri.

Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yakni masih terjadinya perebutan massa partai oleh partai politik besar yang berasal dari organisasi kemasyarakatan yang sama. Misalnya, massa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang diperebutkan oleh Partai Golkar, PPP, PKB, PDI-P, dan PAN.

Selain itu, karena masih ada ketidakpuasan dari partai politik, terutama PDI-P dan PPP terhadap rezim kekuasaan Orde Baru yang diwakili Partai Golkar. Lalu, karena masih bermainnya kekuatan tradisional Indonesia (militer) yang akan memancing di air keruh.

Namun, ujarnya, kekhawatiran itu tidak akan terjadi bila penyelenggara, pelaksana, dan peserta pemilu melakukan peran mereka secara benar. "Lancar atau tidaknya pemilu 2004 sangat dipengaruhi faktor-faktor itu," tuturnya.

Dia mengatakan, independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tetap dijaga. Melihat tugas dan tanggung jawab KPU, bukan mustahil keyakinan terhadap independensinya akan luntur.

Posisi terjepit antara kepentingan negara dan demokrasi akan dihadapi oleh KPU. Sebab, bukan tidak mungkin yang dikedepankan adalah kepentingan negara yang notabene masih dikuasai oleh kelompok partisan, dibandingkan dengan kepentingan demokrasi yang mengharuskan penegakan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan antidiskriminasi.

Faktor lain, yaitu kemampuan partai politik atau individu peserta pemilu 2004 dalam memosisikan dirinya sebagai salah satu aktor demokrasi. Apakah mereka akan mengedepankan eksklusivitas dirinya atau mengedepankan rasionalitas dalam berpolitik.

Sementara itu, peran Panwas Pemilu harus dipertegas dalam meneliti dan mewaspadai kecurangan pemilu. "Tidak salah jika masih banyak pihak yang masih kecewa dengan tidak tegasnya Panwas Pemilu dalam mengatasi kecurangan pemilu seperti pencurian start kampanye," tutur dia.

Sementara itu, menurut data di Panwas, Jateng memiliki 30 titik rawan konflik massa. Titik rawan tersebut terutama terdapat di daerah perbatasan Provinsi Jateng dengan provinsi tetangga. (G17-78e)