Memberdayakan Nelayan, Membangunkan Raksasa Tidur

CERITA tentang nelayan yang hidupnya susah bukan hal baru. Di tengah pekerjaannya yang berisiko tinggi, misalnya kapal karam atau kena amuk badai di tengah laut, mereka juga tidak beruntung ketika di darat.

Di Pelabuhan Ikan Muara Karang atau Sunda Kelapa (Jakarta) atau Pantai Ayah (Kebumen) dan Tegal, orang bisa membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga murah.

Namun tidak sampai 100 meter dari situ, harganya sudah sekian kali lipat. Ketika kemudian ikan itu dibawa ke warung makan dan dimasak, kita harus membayar 1,5 kali lagi dari harga beli pada nelayan.

Nelayan mungkin akan makin merasa nelangsa saat masuk restoran seafood. Rata-rata harga menu yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari masakan lain. Ironisnya, bahan bakunya dibeli sangat murah dari para nelayan.

Masih banyak lagi persoalan yang dihadapi para nelayan. Mulai peralatan tangkap yang dikredit, distribusi solar, kepemilikan kapal, hingga harus bersaing dengan nelayan asing ilegal. Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pernah mempertanyakan keberadaan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Departemen baru itu peranannya dinilai belum menyentuh nelayan. Paling tidak, memperbaiki nasibnya. Ikan di perairan Indonesia juga masih menjadi incaran kapal asing meskipun patroli sudah digalakkan.

Tidak mudah menyulap cerita pilu menjadi bahagia dalam tempo singkat. Sejak berdiri empat tahun lalu, Departemen Kelautan dan Perikanan boleh dikatakan menjadi tumpuan harapan.

Agaknya berlebihan bila sektor perikanan dan kelautan yang selama ini hanya diurus oleh pejabat setingkat direktorat jenderal, tiba-tiba diharapkan menjadi lokomotif ekonomi yang bisa membawa Indonesia keluar dari krisis.

Namun kerja keras Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Dr Rokhmin Dahuri dan jajarannya boleh diacungi jempol. Paling tidak, Bank Dunia dalam buku Indonesia Beyond Macro Economic Stability menyebutkan, daya saing industri Indonesia telah bergeser ke arah industri sumber daya alam, terutama berbasis perikanan.

Bank Dunia menilai tepat keberedaan Departemen Kelautan dan Perikanan. Selama 1999-2002, produk domestik bruto (PDB) subsektor perikanan naik 21,72%. Angka itu lebih tinggi dari PDB nasional sebesar 13,56%.

Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional 2003 meningkat 2,9%. Jika dimasukkan kegiatan pengolahan produk perikanan, maka konstribusi subsektor tersebut terhadap PDB nasional akan mencapai 10%.

Pada periode 2000-2003, produk perikanan melambung rata-rata per tahun sebesar 5,21%, yakni dari 5,107 juta ton (2000) menjadi 5,948 juta ton (2003). Kontribusi produksi nasional tersebut masih didominasi oleh usaha penangkapan ikan laut.

Jika pada 1994 FAO mencatat Indonesia pada urutan ke-7 sebagai produsen perikanan dunia setelah Cina, Peru, Jepang, Cile, AS, dan India, maka pada 2002 dengan produksi 5,5 juta ton, peringkatnya naik pada urutan ke-6.

Pada tiga tahun terakhir, produk perikanan tangkap laut naik sekitar 4,58% per tahun menjadi 4,728 juta ton pada 2003. Peningkatan itu seiring dengan pertambahan pelaku kegiatan bidang tersebut. Jumlah nelayan yang bekerja di usaha perikanan tangkap kini tercatat 3,476 juta orang, sedangkan pada 2000 baru 3,1 juta orang.

Produksi Meningkat

Departemen itu juga mencatat peningkatan produksi perikanan budi daya sebesar 7% menjadi 1,22 juta ton pada 2003. Petani penggarapnya naik dari 1,9 juta orang menjadi 2,19 juta orang. Kenaikan tertinggi terjadi pada budi daya laut yang tumbuh rata-rata per tahun 73,99%.

Produk perikanan menghasilkan devisa 1,75 miliar dolar AS yang berasal dari ekspor 567,73 juta ton ikan. Volume ekspor ikan terus melonjak rata-rata 7,21%. Pada 2003 laporan semester pertama menyebutkan, 940,295 juta dolar AS devisa diraih dengan volume ikan ekspor 375,5 juta ton. Sampai akhir 2003 diperkirakan devisanya mencapai 1,6 juta dolar AS.

Di dalam negeri, perkembangannya sangat menggembirakan. Orang Indonesia makin gemar ikan karena konsumsinya naik 4,6%, yakni dari 21,57 kg/kapita/tahun pada 2000 menjadi 24,67 kg/kapita/tahun pada tahun ini.

Pada masa lalu, perairan Indonesia menjadi surga bagi pencuri ikan dari negara lain, tetapi kini tidak lagi. Belum lama ini ada kapal nelayan asing yang ditenggelamkan TNI AL. Selain itu, ratusan bahkan ribuan kapal asing lainnya tertangkap. Penanganan illegal fishing itu menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 1,055 triliun.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan, tidak menutup mata terhadap cerita pilu nelayan miskin di kawasan pesisir kumuh. Untuk itu diciptakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sejak 2000.

''Ternyata, terjadi peningkatan pendapatan peserta PEMP. Jumlah pesertanya juga terus bertambah,'' kata Rokhmin Dahuri.

Kenaikan pendapatan tertinggi dialami nelayan Bima dengan angka 1.679%. Jika semula penghasilannya hanya Rp 563.000, setelah mengikuti PEMP menjadi Rp 10.030.750.

Mungkin karena sukses itulah Bank Mandiri pada tahun ini siap menyalurkan kredit Rp 3 triliun melalui program Kredit Mina Mandiri. Bank Bukopin juga menyalurkan kredit Swamitra Mina di 160 kabupaten masing-masing sebesar Rp 500 juta.

Sementara itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga menyiapkan kredit Rp 100 miliar melalui BPR yang didirikan di 30 kabupaten.

Sumber daya laut bisa diibaratkan raksasa yang masih terlelap tidur. Nelayan kita bak semut yang gigitannya tidak akan mampu membangunkan jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Untuk itu perlu keberpihakan dari pemerintah dan seluruh masyakarakat.

Gerakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dicanangkan Presiden Megawati bisa jadi hanya tinggal cerita jika tidak ditindaklanjuti. (Wahyu Atmaji-82n)