logo SUARA MERDEKA
Line
  Selasa, 23 Desember 2003 Semarang & Sekitarnya  
Line

Proposal Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan-Mijen Antre di Pusat

BALAI KOTA- Warga sepanjang Jalan Raya Ngaliyan-Mijen yang tanahnya terkepras untuk pelebaran jalan dan telah menerima ganti rugi tampaknya harus bersabar. Sebab, proposal pengajuan dana yang dibuat Pemkot masih antre di Pemerintah Pusat, sehingga belum jelas kapan anggaran turun.

Wali Kota H Sukawi Sutarip mengemukakan, setiap tahun pihaknya selalu mengajukan permohonan dana ke Pemerintah Pusat untuk pelebaran Jalan Raya Ngaliyan-Mijen. Untuk keperluan tersebut, Pemerintah Pusat ternyata masih harus meminjam dana.

''Saat ini masih antre. Proposal kami, kalau tidak salah masuk urutan keempat atau keenam dalam skala prioritas,'' kata Sukawi seusai membuka temu pemuda dan raker KNPI Kota sekaligus halalbihalal di Gedung Juang 45 Jalan Pemuda, Senin (22/12).

Karena itu, dia meminta semua pihak terutama warga yang tanahnya telah terkepras untuk bersabar. Urut-urutan prioritas tersebut akan naik dengan sendirinya, jika yang ada di atasnya sudah dipenuhi Pemerintah Pusat.

Dia menegaskan, permohonan bantuan dana tersebut bukan berarti bentuk melempar tanggung jawab ke institusi lain yang lebih tinggi. Namun semata-mata, karena Pemkot tidak mampu jika harus membiayai sendiri.

Untuk menutup sementara biaya pelebaran jalan itu sembari menunggu kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat, ujar Sukawi, Pemkot juga tidak mampu. ''Nalangi itu kalau punya uang, tapi kami kan tidak punya uang untuk itu (pelebaran jalan-Red),'' tandas dia.

Seperti diberitakan, rencana pelebaran Jalan Raya Ngaliyan-Mijen yang terkatung-katung kembali menjadi sorotan Komisi D DPRD Kota. Komisi yang membidangi masalah pembangunan itu menilai, sampai saat ini tak ada langkah nyata dari Pemkot pascapembebasan tanah warga.

DPU Kota dinilai sudah pernah berjanji akan ada kegiatan fisik pada 2004 terkait dengan rencana tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak dianggarkan dalam RAPBD 2004. Padahal, semestinya DPU mematok terlebih dulu kegiatan apa pun pascapembebasan lahan.

Langkah itu dilakukan agar tanah-tanah yang sudah dibebaskan tidak muspra. Dikhawatirkan, tanah-tanah yang sedianya untuk rencana jalan tersebut justru digunakan oleh para pedagang kaki lima (PKL) jika tidak diamankan.(G7-83j)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA