Pelajaran Sangat Mahal dari Karanganyar

- Pepatah bangsa Inggris menyatakan, segalanya baik jika berakhir baik. Itulah kira-kira yang dirasakan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Dra Hj Rina Iriani Sri Ratnaningsih MPd MSi dan Drs KRMTH Sri Sadoyo, sekarang. Pengakuan FPDI-P terhadap keduanya sebagai pimpinan Karanganyar menyempurnakan pelantikan yang dilakukan Gubernur H Mardiyanto, Senin sore pekan lalu. Hal itu terjadi setelah keduanya satu tahun berjuang keras menuntut haknya sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih. Sebuah perjuangan panjang yang pasti sangat menekan hati dan pikiran. Pengakuan FPDI-P menyempurnakan proses politik di legislatif.

- Bagi PDI-P, khususnya DPC Karanganyar, peristiwa satu tahun itu menjadi pelajaran praktik politik yang sangat berharga. Dari sisi itu, perjuangan mereka bisa dipahami. Dengan mayoritas 23 anggota di legislatif, ibaratnya dengan ''merem'' pun mereka akan bisa menempatkan kadernya untuk memimpin daerah itu. Namun, yang terjadi sebaliknya. Pasangan calonnya malah tersingkir dengan sangat menyakitkan, akibat kader partai berlambang banteng mencereng yang duduk di legislatif tidak solid. Ada yang menyeberang, memberikan suaranya ke calon lain. Kekalahan karena faktor internal partai.

- Hal itu adalah kejadian untuk kali ke sekian di Provinsi ini. FPDI-P yang mayoritas di beberapa DPRD kabupaten dan kota gagal memanfaatkan posisi. Satu contoh lain adalah yang terjadi di Banyumas. Meskipun tidak sedikit pula yang berhasil. Isyarat sangat kuat, kekalahan itu karena faktor politik uang. Hal itu merupakan pelajaran politik sangat penting tak hanya bagi PDI-P, tetapi juga bagi para pendukungnya dan bahkan masyarakat luas. Nyaris tak ada pemilihan bupati, wali kota, ataupun gubernur yang tidak diributi oleh isu politik uang. Namun hingga sekarang, belum pernah ada yang sampai ke pengadilan. Calon terpilih akhirnya dilantik.

- Hal itu sekaligus menjadi sisi kelabu dalam dunia politik dan demokrasi di negeri ini. Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bisa diduga akan terus terjadi. Karena sudah terbukti, pelakunya bakal aman-aman saja, meskipun mungkin bisa berakibat recalling seperti terjadi di Karanganyar. Namun substansi masalahnya, politik uang yang jelas-jelas perbuatan melanggar hukum sekaligus merupakan indikasi kualitas moral pelakunya, tak terselesaikan secara tuntas. Kasus Pati bakal menjadi pelajaran lain dan sebuah test case penyelesaian kasus semacam itu, meskipun yang berurusan bukan bupati terpilih.

- Tentang tuduhan makar, pada hemat kita masih terlalu dini. Kita perlu memperhatikan latar belakang dan suasana hati para pelaku. Kita melihat para pelakunya sama sekali tidak berniat merebut kekuasaan. Kita lebih sependapat dengan Rektor Undip Prof Ir Eko Boedihardjo MSc. Persoalannya menyangkut etika dan moral politik. Terus memperjuangkan kader yang sudah tersingkir dari perebutan jabatan bupati dengan mengabaikan aturan dan tatanan. Mengabaikan keputusan PTUN Jateng yang membuktikan tak ada money politics. Bahkan, mengabaikan kenyataan bupati baru telah dilantik berdasarkan SK Mendagri atas nama Presiden.

- Yang kita harapkan selanjutnya adalah keterbentukan kebersamaan kembali semua warga Karanganyar. Kalangan eksekutif dan legislatif, pemimpin partai, dan massa pendukungnya, lupakan silang pendapat lalu dan bersama membangun Karanganyar yang bagaimanapun sudah tertinggal beberapa langkah dari daerah tetangga. Sebentar lagi pemilihan umum. Di sana akan terjadi proses politik lagi. Berarti, terbuka lagi kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi-posisi penting. Perjuangan politik adalah proses panjang, meskipun ada pula peluang jangka pendek. Yaitu melalui pertanggungjawaban akhir tahun yang tiap kali menjadi momok bagi kepala daerah. Akan tetapi sebaliknya, merupakan lahan rezeki tahunan bagi para wakil rakyat.