logo SUARA MERDEKA
Line
  Jumat, 12 Desember 2003 Jawa Tengah - Kedu & DIY  
Line

Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional

BOROBUDUR-Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Magelang, Zaenal Arifin SH, menilai konsep Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) tidak bermanfaat jelas atau kerugiannya bagi masyarakat dan Pemda.

''Jika menjadi taman nasional, apakah Pemda masih berwenang menerbitkan izin penambangan pasir. Bila kewenangan itu hilang, berarti pemerintah pusat menginvasi ke daerah,'' tudingnya, Kamis (11/12).

Dalam rapat sosialisasi rencana TNGM di DPRD Kabupaten Magelang, dosen Fakultas Kehutanan UGM Prof Djoko Marsono mengaku terus terang dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan manfaat dan kerugian TNGM.

''Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu diadakan pengkajian lebih dulu,'' katanya, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Drs M Sofyan.

Ia menandaskan, pemerintah pusat tidak bermaksud menginvasi ke daerah dalam hal TNGM. Sebab, gagasan TNGM muncul dari pertemuan Gubernur DIY dan Menteri Kehutanan.

''Ide itu dibahas dengan Gubernur Jateng dan disepakati bersama. Bahkan sempat muncul gagasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Tetapi karena ada kendala teknis, maka kembali menjadi rencana TNGM,'' katanya.

Ketua Komisi A H Achmad Labib SE menuturkan, jika konsep TNGM direalisasi, harus menguntungkan khususnya masyarakat setempat. Karena sekarang ini mereka menanggung ekses sangat besar akibat penambangan pasir.

Dr Djuwantoko, dosen Fakultas Kehutanan UGM, mengatakan taman nasional dibentuk karena keunikan di wilayah setempat. Salah satu kekhasan TNGM, yakni Gunung Merapi satu-satunya gunung berapi di dunia yang aktif sepanjang tahun.

Material vulkanik gunung berapi itu banyak digunakan. Tetapi soal daya dukung perlu diuji.

Menurut dia, akan muncul tarikan regional, nasional, dan internasional dalam pengelolaan taman nasional. Sebab TNGM meliputi daerah Klaten, Boyolali, Magelang, dan Sleman, sehingga diperlukan dialog bukan sosialisasi.

Drs H Asyhadi Shulton, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Magelang, menilai hutan lindung milik negara di kawasan Merapi dirusak penambang pasir. Tetapi selama ini tak ada tindakan yudiris atas perusakan itu.

''Apa gunanya ada taman nasional, jika perusakan hutan lindung yang sekarang saja tidak diapa-apakan,'' katanya. (pr-76s)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA