logo SUARA MERDEKA
Line
  Rabu, 3 Desember 2003 Berita Utama  
Line

Pemilu 2004

''Tertutup Islah dengan PKB''

''Saya tidak punya minat tak punya minat lagi bergabung dan mengembangkan PKB di Situbondo pada khususnya dan Jatim pada umumnya,'' kata KH Fawaid As'ad Syamsul Arifin, mantan Ketua Dewan Syuro Situbondo.

SITUBONDO - KH Fawaid As'ad Syamsul Arifin tampaknya sudah patah arang dengan manajemen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mantan Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Situbondo itu menegaskan, tidak mungkin baginya melakukan islah (rujuk) dengan PKB pimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Alwi Shihab.

"Soal islah? Nampaknya sudah tutup,'' kata Lora Fawaid (panggilan akrab KH Fawaid) menjawab pertanyaan Suara Merdeka di kompleks Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Selasa (2/12).

Anak keempat KH As'ad Syamsul Arifin itu menegaskan, melihat iklim dan manajemen politik yang diterapkan pemimpin PKB sekarang, pihaknya tak punya minat lagi bergabung dan mengembangkan partai tersebut di Situbondo pada khususnya dan Jatim pada umumnya.

Sebab, sejak terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Situbondo, dia tidak pernah diberi kesempatan untuk berbuat apa-apa. "Katakanlah, saya terus digoyang," tukasnya. Buktinya, Lora Fawaid tak bisa menjalankan aktivitas partai secara efektif dan optimal. ''Sejak terpilih di muscab, saya dihambat terus. Roda organisasi jalan sih jalan, tapi sebatas konsolidasi dan melakukan pelatihan kader politik. Itu yang sempat saya lakukan,'' ujarnya.

''Anda lihat sendiri, di banyak daerah terjadi konflik internal. Itu kan menunjukkan kualitas kepemimpinan PKB baik di tingkat DPW (Jatim) maupun DPP (nasional),'' tambah orang pertama di Ponpes Salafiyah Syafiiyah itu.

Dia menegaskan, sikap politik yang dia ambil tidak lagi berkiprah di PKB bukan karena dia berniat keluar dari partai yang dideklarasikan Gus Dur tersebut. ''Saya bukan keluar namun yang terjadi, saya dipecat. Sebelumnya kan saya berada di kepengurusan DPC sebagai Ketua Dewan Syuro.''

Hengkangnya Lora Fawaid dari PKB diperkirakan memberikan efek pukulan politik bersifat ganda kepada PKB Situbondo dan Jatim. Sebab, pengaruh dan jaringan alumni ponpes yang dipimpin Lora Fawaid sangat luas. ''Alumni kami di tapal kuda sangat banyak. Kami tak bisa menghitung. Sebab, ponpes itu berdiri sejak tahun 1914. Pendirinya kakek saya, KH Syamsul Arifin,'' katanya.

Luasnya pengaruh politik Lora Fawaid dan Ponpes Salafiyah Syafiiyah juga dibenarkan Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Fathorrosjid. Dia mengutarakan, jika pada Pemilu 1999 PKB Situbondo mampu meraih dukungan 70% suara, pada Pemilu 2004 diperkirakan dukungan itu menurun yakni sekitar 55%. ''Saya kira, masih banyak kiai lainnya di Situbondo yang mendukung PKB. Misalnya, KH Sofyan dan KH Cholil As'ad Syamsul Arifin (adik KH Fawaid),'' kata Fathorrosjid.

Berdasar hasil Pemilu 1999, PKB Situbondo meraih dukungan sebanyak 269.990 suara, sedangkan partai lainnya seperti PDI-P mendapat 51.279 suara, Partai Golkar 27.970, PPP 2.158 suara, dan PAN 8.994 suara. Dengan dukungan suara sebanyak itu, PKB Situbondo menggaet 27 kursi di DPRD kabupaten. ''Persentase kemenangan PKB Situbondo adalah yang terbesar secara nasional dibanding dengan PKB di daerah lainnya,'' jelasnya.

Melihat potret konsolidasi dan kepemimpinan PKB sekarang, baik di level DPW Jatim maupun DPP di Jakarta, Lora Fawaid pesimistis partai berlambang bola dunia dikelilingi bintang sembilan itu mampu mempertahankan prestasi politiknya seperti pada Pemilu 1999.

''Bukan karena saya dipecat. Tapi melihat PKB di Jatim dan nasional, dengan pola manajemen dan kepemimpinan PKB sekarang, partai ini sulit bisa bertahan sesuai dengan hasil Pemilu 1999,'' katanya.

Kok pesimistis? ''Lihat kepemimpinan PKB Jatim. Semua sudah tahu, pola kepemimpinan Mas Anam kayak apa. Buktinya di mana-mana terjadi konflik. DPW kurang bisa mengakomodasi aspirasi arus bawah, intervensinya terlalu ke bawah. Padahal, mestinya mereka lebih mendengar arus bawah. Contohnya pada kasus Situbondo, Probolinggo, dan Lumajang. Arus bawah dan kader terpilih sebagai bupati adalah orang PKB, tapi dipersoalkan DPP. Itu satu contoh. Sama juga kasus di Lumajang,'' tegas dia. (G14-78n)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA